Gorontalo (ANTARA News) - Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Lufti Hasan Ishak, mengatakan reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu II adalah hak prerogatif Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono.

Hal itu dikatakannya kepada sejumlah wartawan di Gorontalo, Selasa, ketika ditanyai mengenai isu pergantian sejumlah menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu jilid II yang termasuk di dalamnya menteri dari Partai Keadilan Sejahtera.

Akan tetapi kata Lufti, ketika melakukan reshuffle atau pergantian anggota kabinet tersebut, Presiden SBY sebaiknya bisa melihat dengan jeli dan mempertimbangkan sebijaksana mungkin tentang siapa saja yang akan diganti.

Menurut dia, Presiden SBY harus menggunakan parameter kebijakan publik dalam melakukan reshuffle tersebut.

"Bila itu dilakukan akan membuat citra SBY semakin baik di mata masyarakat," kata Lufti.

Namun sebaliknya jika parameter yang digunakan oleh presiden SBY adalah pertimbangan politik maka dipastikan hal itu akan membuat eskalasi politik di indonesia kembali menjadi panas.

Oleh karena itu demi memaksimalkan kualitas pembangunan maka Presiden SBY diharapkan untuk tetap menjaga citranya yang baik serta mampu melakukan reshuffle kabinet tanpa melahirkan masalah. (MTO/K004)

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010