Golkar Inginkan "Parliamentary Threshold" 5-10 Persen

Jakarta (ANTARA News) - Partai Golkar menginginkan agar besaran "parliamentary threshold" (PT) atau ambang batas perolehan kursi di parlemen dinaikkan dari 2,5 persen menjadi 5-10 persen dan diberlakukan secara nasional untuk pemilihan legislatif baik daerah maupun pusat.

Hal ini disampaikan Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, sebagai salah satu butir keputusan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I partai Golkar yang berakhir Selasa malam.

"Daerah semuanya 100 persen meminta PT dinaikkan 5-10 persen dan diberlakukan secara nasional," katanya

Selain itu, ia mengatakan, Rapimnas Golkar juga menyepakati untuk saat ini tidak mencalonkan presiden terlebih dahulu.

Di bidang hukum, ia menyatakan, agar tidak mencampuradukkan hukum dan politik. "Hukum harus menjadi panglima, tidak boleh berada di bawah politik," katanya.

Ia juga mengatakan, hukum harus berlaku bagi semuanya, tidak hanya untuk segelintir orang dan orang bawah saja.

Aburizal mengatakan, dalam Rapimnas tidak dibahas kinerja pemerintahan, namun meminta harapan-harapan pada pemerintahan.

Di bidang ekonomi, ia menilai pertumbuhan ekonomi harusnya mengikutsertakan seluruh komponen masyarakat.

Menurut dia, pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun bila hanya dinikmati oleh segelintir elit di tingkat atas, hal itu tidaklah menunjukkan kinerja yang bagus.

Ia menambahkan, target pertumbuhan ekonomi pemerintah 6,3 persen terlalu rendah. Menurut dia, pertumbuhan ekonomi harusnya bisa tumbuh cepat dan mencapai 10 persen pada 2014.

Ia mengatakan, untuk mewujudkan hal itu, pemerintah harus lebih berani untuk mendorong kemajuan sektor-sektor ekonomi dan juga diperlukan kerja sama dengan parlemen.

Menurut dia, defisit APBN sebesar 1,7 persen terlalu rendah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Ia mengatakan, Partai Golkar berpendapat, defisit anggaran bisa dinaikkan menjadi 2,1 persen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Dengan tambahan sekitar 0,4 persen defisit atau sekitar Rp40 triliun, diharapkan bisa untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, program peningkatan kesejahteraan rakyat, anggaran untuk pertahanan dan keamanan serta menaikkan dana penanganan terorisme.

"Dengan tambahan ini maka akan lebih meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita (Indonesia)," katanya. (M041/K004)