Karimun, Kepri (ANTARA News) - Rencana unjuk rasa memperingati setahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hendaknya berorientasi pada kritikan bersifat membangun, bukan ajang penggulingan pemerintahan sah yang mendapat legitimasi dari rakyat, kata Ketua LSM Perhimpunan Kebangsaan John Veto Yuna.
``Unjuk hak setiap warga negara, namun bukan ajang untuk melanggar konstitusi atau membuat kerusuhan,`` katanya di Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Selasa.
John Veto Yuna menilai momentum, peringatan setahun SBY cenderung dimanfaatkan kelompok politik pihak tertentu. Hal itu tampak dari munculnya isu penggulingan dengan dalih pemerintah gagal meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian.
``Jika dinilai gagal, sebaiknya berikan masukan. Bukan malah memunculkan isu penggulingan yang jelas inkonstitusional,`` katanya.
Menurut dia, pemerintah dipilih oleh rakyat sehingga tidak semudah itu dijatuhkan oleh kehendak segelintir kelompok politik. Selain itu, setahun usia pemerintah belum dapat dijadikan tolok ukur keberhasilan pembangunan.
``Upaya penggulingan justru menambah kesengsaraan masyarakat karena harus menggelar Pemilu ulang yang menghabiskan uang rakyat,`` ucapnya.
Masyarakat di daerah, menurut dia sudah jenuh dengan banyaknya pesta demokrasi sehingga pemerintah terlupakan dengan agenda pembangunan.
Lebih lanjut dia mengatakan, masyarakat di daerah tidak menginginkan adanya upaya menggulingkan pemerintahan yang sah sementara kesejahteraan mereka kurang diperhatikan.
``Kami setuju jika peringatan setahun pemerintahan SBY diarahkan pada masukan untuk peningkatan kinerja. Terutama program pemerataan pembangunan di nusantara,`` katanya. (ANT/K004)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010