Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi memaparkan peningkatan kemampuan deteksi dini setiap peristiwa, menganalisis dan mengambil tindakan terhadap gejala-gejala gangguan ketertiban dan keamanan di daerah.
"Mengingatkan kembali kepada para gubernur pada tugas pokok sesuai Undang-Undang Nomor 32 yang wajib dan berwenang mewujudkan ketenteraman dan ketertiban daerah," katanya.
Ia berharap gubernur bisa melakukan rapat kerja dengan bahasan serupa hingga ke tingkat kecamatan. Dengan demikian, "perseteruan" yang awalnya kegiatan kriminal tidak meluas.
Seperti yang disampaikan oleh Presiden pada pembukaan, kepala daerah diharapkan sudah harus dapat membaca situasi dan mengantisipasi sebuah gangguan keamanan yang berpotensi meluas.
Raker hari pertama yang juga diikuti oleh Kepala Badan Intelijen Negara dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia juga meminta untuk terus mewaspadai potensi ancaman teroris.
Sementara, pada penanganan konflik horizontal, Mendagri mengatakan, konflik yang terjadi di Tarakan (Kalimantan Timur) baru-baru ini dapat dijadikan model penanganan.
Terkait penyebab konflik, ia mengatakan, seluruh aspek berpotensi menjadi pemicu. Seperti kejadian kecil yang dieksploitasi, pilkada, atau persoalan intern umat beragama.
Bahkan secara kebetulan ada perkelahian dua orang dengan perbedaan yang bisa juga dieksploitasi atau ancaman di daerah perbatasan. "Motifnya macam-macam dan potensinya juga beragam," ujarnya.
Ia menambahkan, pada raker tidak diagendakan pemetaan daerah mana di Indonesia yang disebut sebagai daerah paling rawan konflik.
"Ketenteraman dan ketertiban itu adalah prasyarat utama penyelenggaraan pemerintahan untuk menciptakan kerukunan hidup, damai dan harmonis, mendukung pertumbuhan ekonomi, investasi dan kesejahteraan rakyat," jelasnya. (RY/K004)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010
