Pemerintah Dinilai Gagal Jalankan Roda Pemerintahan

Jakarta (ANTARA News) - Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal (Purn) Tyasno Sudarto, menilai pemerintah gagal menjalankan roda pemerintahan, dimana masih banyak permasalahan yang belum diselesaikan.

"Selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama hampir dua periode ini, permasalahan yang menyangkut kesejahteraan rakyat dan persoalan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) masih jauh dari harapan," katanya dalam acara Halqah Islam dan Peradaban edisi 23 dengan tema "Quo Vadis Pemerintahan Neolib dan Masa Depan Umat: Refleksi Enam Tahun Pemerintahan SBY", di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, kondisi saat ini sudah kritis dan mengkhawatirkan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ia menyebutkan, negara atau pemerintah harus dapat memberikan perlindungan bagi rakyatnya, tanah airnya dan kepribadian bangsanya.

"Banyak sekali TKI yang mendapatkan perlakuan tidak baik dari negara lain, namun pemerintah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal, pemerintah harus melindungi rakyatnya dimana pun berada," ujarnya.

Tyasno menilai saat ini sudah terjadi `penjajahan` gaya baru, dimana pemerintahan saat ini sudah mulai merujuk pada Neolib.

Praktisi politik, Fuad Bawazier, juga mengatakan hal serupa bahwa pemerintah dinilai gagal menjalankan pemerintahan.

"Perlu ada pergantian rezim dan sistem pemerintahan yang baru," katanya.

Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HIT), Ismail Yusanto, mengatakan, negara Indonesia saat ini bukan hanya gagal menjalankan pemerintahan, tapi juga sesat.

"Banyak hal yang bertentangan dengan perintah Alloh SWT, dimana terdapat sistem ekonomi yang kapitalisme, keuangan dengan sistem riba," katanya.

Menurut dia, sistem pemerintahan yang demokrasi lebih condong kepada masyarakat yang memiliki modal saja, sementara rakyat miskin tidak diperhatikan dengan serius.

"Negara juga gagal melindungi agama, kehormatan dan lainnya. Solusinya yakni dengan mengganti rezim dan sistem pemerintahan yang ada saat ini dengan sistem syari`ah," katanya.

Ismail menambahkan, adanya `reshuffle` (perombakan) Kebinet Indonesia Bersatu (KIB) II tidak akan menyelesaikan masalah bila rezim dan sistem pemerintahannya tetap sama. (ANT/K004)