HIJ`D Institute: Reshuffle Harus Berdasar Fakta Obyektif

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam mengevaluasi setahun pemerintahan pada (20/10) khususnya jika melakukan perombakan (reshuffle) kabinet harus didasarkan pada fakta-fakta obyektif, kata pengamat hukum dan politik HIJ'D Institute, Ichie Siregar.

Dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa, Ichie mengatakan, evaluasi perlu dilakukan presiden SBY, mengingat para menteri ini yang tergabung dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II terikat fakta integritas dan kontrak kerja yang ditandatangani pada awal ditunjuk sebagai menteri.

"Presiden berhak memberikan penilaian terhadap para pembantunya. Tentu pula Presiden memiliki otoritas mereshuffle kabinet, mengganti para menteri jika dianggap tidak cakap, tidak memenuhi target dalam program kerjanya," ujarnya.

Ichie mengharapkan, presiden seyogyanya tidak terpengaruh atas gertakan-gertakan politik yang dilakukan oleh beberapa elit parpol yang belakangan ini tengah bermanuver agar menteri dari parpol tersebut tidak direshuffle.

"Legitimasi politik SBY sangat kuat, dia dipilih oleh 61 persen suara sah dalam pilpres lalu. Melebihi jauh dari perolehan suara parpol dlm pemilu legislatif. Jadi, tidak ada hal yang harus dikhawatirkan oleh SBY jika ingin mereshuffle kabinetnya, demi keberhasilan pemerintahan yang dipimpinnya," katanya.

Menurut Ichie, berdasarkan hasil penilaian UKP4 pada semester lalu, terdapat sejumlah menteri berkinerja buruk (rapor merah), sehingga sudah barang tentu, secara teknis pelaksanaan program dan anggaran Presiden dapat merujuk pada kementerian-kementerian yang penyerapan anggarannya rendah.

Berdasar informasi dan data yang diperoleh HIJ'D bahwa penyerapan anggaran kementerian/lembaga (K/L) sampai dengan bulan Oktober ini masih berkisaran pada angka 50 persen penyerapannya. Ini sangat riskan dan sangat terukur. Bagaimana mungkin kementerian dapat dikatakan berhasil dalam menjalankan program kerja, jika penyerapan anggarannya rendah.

Ichie mengatakan, bahwa lembaga yang dipimpinnya pada pertengahan bulan Juli lalu telah melakukan polling terhadap kinerja menteri-menteri yang mengecewakan apa yang sepatutnya dilakukan Presiden? Ternyata 71,5 persen reponden menginginkan agar menteri-menteri berkinerja buruk tersebut direshuffle. Sejatinya jika terjadi reshuffle kabinet harapannya adalah agar kinerja pemerintahan yang dipimpin Presiden SBY, ke depannya dapat berjalan baik dan berhasil.

"Sebaiknya juga SBY dalam mengevaluasi kabinet dan jika berakhir pada tindakan reshuffle, harus mengesampingkan background (politik) dari pembantu-pembantunya tersebut. Jika memang menteri-menteri dari unsur partai Demokrat dianggap ada yang patut direshuffle, ya sebaiknya dilakukan pula. Hal ini juga berlaku pada personil menteri partai-partai yang tergabung dalam koalisi, dan juga pada menteri dari unsur profesional," demikian Ichie Siregar.(*)