Makassar (ANTARA News) - Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan bahwa kritik, petisi, dan unjuk rasa apa pun harus dihormati kecuali terjadi aksi anarkis, pengrusakan, apalagi penggulingan pemerintahan sah.

"Tidak perlu kita sangat terganggu, sangat emosional itu hak mereka mari kita hormati. Kecuali jika terjadi anarki pengrusakan-pengrusakan apalagi katanya bisa sampai penggulingan pemerintah yang sah, kalau itu domain hukum," katanya di hadapan gubernur dari seluruh Indonesia di Makassar, Selasa.

Sebagaimana negara manapun yang mesti menegakkan hukum ketika terjadi tindakan anarkis dan upaya menjatuhkan pemerintahan yang sah harus ditangani melalui jalur hukum.

"Yang penting mari kita semua tetap bekerja sambil memastikan unjuk rasa berlangsung tertib dan damai seusuai aturan yang berlaku," katanya.

Pada rapat kerja gubernur yang mengusung tema penguatan sinergi pusat-daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan kondisi-kondisi tersebut tidak boleh mengganggu pelayanan publik kepada masyarakat.

"Ada sejumlah elit dan politisi yang mengatakan bahwa negara kita mundur, memburuk dan serba gagal berarti kemungkinannya provinsi yang saudara pimpin gagal atau sebagian buruk sebagian sangat bagus sehingga diperhitungkan gagal," ujarnya.

Jika memang kondisinya dikatakan gagal, ia meminta kepada para kepala daerah untuk menjelaskan kepada rakyat mengapa gagal karena pada pemilihan kepala daerah dalam keniscyaan demokrasi bagi provinsi yang gagal jangan berharap bisa dipilih lagi.

Tapi jika dianggap berhasil, ia meminta kepala daerah juga menjelaskannya pada masyarakat karena semua memiliki hak berbicara.

"Gunakan humas untuk menjelaskan berdasarkan fakta, data dan selogis mungkin agar bisa diikuti dengan benar penyikapannya," katanya.

Menurutnya, semua harus disampaikan secara rasional di negeri ini dengan demikian rakyat bisa mendengarkan dan melihat kedua pendapat baik dan buruk dari para pemimpinnya dan rakyat akan mengambil kesimpulannya sendiri.

"Demikian cara kita mendidik diri kita sendiri di alam demokrasi," imbuhnya.

(ANT/S026)

Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2010