Pemerintah tegaskan berupaya stabilkan perunggasan nasional

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya untuk menstabilkan industri perunggasan nasional, khususnya berpihak pada peternak rakyat agar usahanya bisa terus berlangsung.

“Saya rasa kita ini berjuang untuk merah putih. Apalagi di masa pandemi ini, pemerintah akan selalu hadir untuk setiap golongan masyarakat, termasuk para peternak rakyat,” kata Menteri Pertanian Syahrul dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Mentan mengatakan upaya yang dilakukan pemerintah saat ini adalah mencari solusi terbaik bagi persoalan peternakan nasional. Namun dia mengatakan tidak setiap kebijakan akan memuaskan semua pihak, atau memberikan dampak yang instan di lapangan.

“Saya berharap kita saling membantu dan mendorong terjadinya kestabilan supply dan demand. Ujungnya kestabilan harga dapat tercapai,” lanjut Mentan.

Saat ini peternak rakyat di sektor perunggasan mengalami masalah di harga jual ayam potong atau livebird di pasaran yang di bawah harga pokok produksi (HPP). Harga pokok produksi untuk ayam broiler masih tinggi dikarenakan harga bahan baku pakan seperti jagung dan juga bibit ayam atau day old chicken (DOC) yang masih tinggi.

Mentan mengatakan sinergi dan harmonisasi pemangku kepentingan di level kebijakan hingga lapangan menjadi keharusan. “Kebijakan pemerintah saya pastikan untuk kepentingan semua pihak. Dan semua kita pemangku kepentingan harus bersatu. Kita selesaikan lah dengan baik dan cepat soal ini. Swasta dan peternak rakyat saling sinergi dengan peran masing-masing,” kata Mentan.

Sementara itu, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Nasrullah mengatakan pemerintah selama ini terus melakukan upaya serius memecahkan permasalahan peternakan rakyat. Bahkan evaluasi kebijakan selalu melibatkan pelaku usaha, asosiasi peternak, dan peternak rakyat/UMKM.

Nasrullah mengemukakan pemerintah telah menerapkan kebijakan dari hulu ke hilir untuk mengatasi persoalan perunggasan nasional. Misalnya kebijakan di hulu dengan pengaturan dan pengendalian DOC.

Selain itu, pengaturan mutu benih bibit yang bersertifikat, menyeimbangkan supply and demand dalam hal pengaturan impor grand parent stock (GPS) atau indukan ayam broiler, segmentasi usaha ayam layer atau petelur di mana sebagian besar usaha budidaya untuk peternak (98 persen) dan perusahaan (2 persen). Pemerintah juga membentuk tim analisa dan pengawasan (audit) dalam mendukung pelaksanaan Permentan 32 tahun 2017 tentang Penyediaan, Peredaran, Dan Pengawasan Ayam Ras Dan Telur Konsumsi.

Di sisi hilir, Nasrullah mengungkapkan pemerintah mendorong tumbuhnya usaha pascapanen, di antaranya pemotongan dan penyimpanan yang disertai dengan fasilitas rantai dingin. Pemerintah berharap usaha peternakan tidak lagi dijual dalam bentuk livebird (LB) atau daging ayam segar, melainkan dalam bentuk ayam beku dan ayam olahan. "Harapannya lebih tahan terhadap gejolak harga, dan kini terbukti dengan harga karkas ayam selalu stabil," jelas Nasrullah.