"Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memerintahkan Menteri Kehakiman (Yaakov) Neeman untuk menyiapkan rancangan peraturan pemerintah tentang sumpah setia bagi "Yahudi dan negara demokratis Israel" .
Para anggota parlemen keturunan Arab mengecam amandemen itu sebagai rasis. Amandemen itu disahkan pemerintah Netanyahu pekan lalu.
Berdasarkan peraturan imigrasi saat ini di Israel, orang Yahudi diberi kewarganegaraan otomatis sedangkan non-Yahudi harus mengucapkan sumpah setia kepada negara Israel.
Sebagian pengulas Israel mengatakan dukungan Netanyahu untuk rancangan itu yang dipicu oleh mitra koalisi terbesarnya, mungkin bertujuan menjamin dukungan dari pemimpinannya, Menteri Luar Negeri Avigdor Lierberman, untuk tindakan perdamaian masa depan dengan Palestina.
Rancangan peraturan tersebut tak menyentuh kewarganegaraan kelompok minoritas Arab, yang merupakan 20 persen dari seluruh penduduk Israel.
Banyak pihak menduga peraturan tersebut ditujukan kepada orang Palestina yang ingin memperoleh kewarganegaraan Israel setelah menikah dengan orang Arab-Israel.
Tapi keharusan untuk mengucapkan sumpah setia kepada negara Yahudi mungkin menghalangi orang Palestina atau orang lain non-Yahudi yang menikah dengan orang Israel untuk mengajukan permohonan kewarganegaraan Israel.
Anggota parlemen Arab-Israel Jamel Zahalka menuduh perubahan yang dibuat oleh Netanyahu tak membuat rancangan undang-undang itu jadi kurang rasis sebagai itu memaksa warga Arab untuk mengucapkan sumpah setia kepada negara Yahudi.
Seorang lagi anggota parlemen Arab-Israel Ahmed Tibi, Senin larut malam, mengatakan pemberlakukan nilai identitas secara paksa --atas orang Yahudi dan non-Yahudi-- sama sekali tak berguna.
Dan politikus ultra-ortodoks Moshe Gafni mengatakan Netanyahu mesti menangani masalah sesungguhnya warganegara Israel dan bukan mengurus sesuatu yang tak berlaku apa-apa buat setiap orang.
(C003/A011)
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2010
