Idrus: Anggota Setgab Boleh Kritisi Kinerja Bernegara

Jakarta (ANTARA News) - Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham mengatakan, anggota Sekretariat Gabungan Partai Koalosi (Setgab) boleh mengeritisi kinerja bernegara.

"Mengeritisi proses kehidupan kebangsaan kita dan di dalam Setgab tidak haram. Dalam salah satu naskah dalam kesepakatan di situ dikatakan bahwa anggota koalisi tidak membatasi diri dalam mengeritisi perjalanan kehidupan kebangsaan kita, dan ini yang kita lakukan secara konsisten," kata Idrus di arena Rapimnas I Partai Golkar di Jakarta.

Ia menegaskan Partai Golkar selalu konsisten mengeritisi kehidupan berbangsa dan bernegara demi terwujudnya kondisi yang labih baik. "Itu tujuan besarnya, kritis tapi konstruktif," katanya.

Ia juga mengatakan, ke depan Golkar akan selalu berusaha memperjuangkan kehidupan rakyat yang lebih baik dan sejahtera. Untuk mewujudkan hal itu, Golkar akan menjadikan pembangunan desa sebagai fokus strategi pembangunan nasional.

Oleh karena itu, program aspirasi untuk pemerataan dan percepatan pembangunan merupakan konsep yang akan diperjuangkan. Ia mengatakan program aspirasi secara konseptual merupakan salah satu perwujudan dari fungsi partai.

"Salah satu fungsi partai adalah menyalurkan aspirasi rakyat. Jadi sangat tidak dapat dipahami, bila program aspirasi itu tidak diterima karena fungsi partai itu adalah menyalurkan aspirasi, oleh karena itu nanti secara konsisten kita perjuangkan," katanya.

Terkait dengan besaran dana yang diminta dari program tersebut, menurut dia, hal itu wajar saja. "Dana adalah konsekuensi logis," katanya. Namun yang penting dicatat menurut dia, bahwa programlah yang kemudian menentukan besarnya dana yang digunakan.

"Bukan sebaliknya dananya dulu, baru program. Itu tidak benar," katanya.

Ia menjelaskan, masalah dana masih terus dikaji dan disesuaikan dengan kondisi yang ada.

Sebelumnya, Partai Golkar mengusulkan Dana Aspirasi untuk pemerataan dan percepatan pembangunan sebesar Rp1 miliar untuk seluruh desa di Indonesia. Namun, usulan ini masih belum bisa diterima pemerintah.

Selain itu, Partai Golkar juga mengusulkan kenaikan defisit anggaran dari 1,7 persen menjadi 2,1 persen. Namun hal ini telah dijawab oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahwa tidak ada urgensinya untuk menaikan defisit anggran dari 1,7 persen menjadi 2,1 persen.(*)
(T.M041/H-KWR/R009)