Kemendes nyatakan Bogor kini nihil desa berstatus tertinggal

Cibinong, Bogor (ANTARA) - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menyatakan bahwa Kabupaten Bogor, Jawa Barat nihil desa berstatus tertinggal mulai tahun ini.

Kemendes PDTT pada pada situs resminya, kemendesa.go.id, Senin (26/7) menayangkan bahwa empat desa di Kabupaten Bogor yang pada tahun 2020 masih berstatus desa tertinggal, kini naik status menjadi desa berkembang.

Empat desa tersebut yaitu Cilaku di Kecamatan Tenjo, Wirajaya di Kecamatan Jasinga, serta Sukarasa dan Buanajaya di Kecamatan Tanjungsari.

Di samping itu, data Kemendes PDTT menunjukkan banyak kemajuan lainnya dari desa-desa di Kabupaten Bogor, seperti desa mandiri dari sebelumnya berjumlah 29 desa menjadi 48 desa. Kemudian, desa maju dari sebelumnya berjumlah 131 desa menjadi 188 desa. Jumlah desa berkembang yang sebelumnya tercatat ada 252 desa, kini tersisa sebanyak 180 desa.

Sementara, Bupati Bogor, Ade Yasin menyebutkan bahwa mengentaskan desa tertinggal memang telah masuk dalam salah satu targetnya di tahun 2021.

Pasalnya, sejak awal menjabat pada tahun 2018 hingga akhir tahun 2020 ia berhasil menaikan status 41 desa tertinggal menjadi desa berkembang dan desa maju.

Beberapa program pendukung yang ia luncurkan seperti bantuan sewa toko dan bantuan peralatan pemasaran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari Dinas Koperasi dan UMKM.

Kemudian bantuan bibit ikan untuk para budidaya ikan dari Dinas Perikanan dan Peternakan. Selanjutnya, pembangunan enam lumbung pangan dan empat lantai jemur padi, bantuan mesin peralatan dan optimalisasi toko tani, serta fasilitas kawasan rumah pangan lestari (KRPL) dari Dinas Ketahanan Pangan.

"Dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan kita berikan juga permodalan serta bantuan peralatan sarana tani dan masih banyak juga program kegiatan lain yang terkait dengan pemulihan ekonomi,” kata Ade Yasin.

Di samping itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor juga meluncurkan program Samisade atau Rp1 miliar satu desa yang penggunaan anggarannya untuk pembangunan infrastruktur desa.

"Bantuan ini lebih untuk infrastruktur jalan, terutama desa yang memiliki potensi wisata. Saya harap program ini dapat mengakselerasi pertumbuhan kegiatan perekonomian di desa-desa,” tuturnya.(KR-MFS)