ACB: Hutan mangrove ASEAN lindungi masyarakat hadapi perubahan iklim

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Pusat Keanekaragaman Hayati ASEAN Dr Theresa Mundita S Lim mengatakan mangrove di ASEAN yang kaya dan beragam melindungi masyarakat dari dampak kejam perubahan iklim sekaligus menopang mata pencaharian mereka.

Lim dalam siaran pers the ASEAN Center for Biodiversity (ACB) untuk peringatan Hari Mangrove Sedunia yang diterima di Jakarta, Senin, mengatakan kawasan ASEAN menjadi rumah dari 42 persen hutan mangrove di dunia, dengan estimasi total area mencapai 42.914 kilometer persegi (km2) di 2020.

Berdasarkan data mekanisme clearing house ASEAN setidaknya 47 dari 70 spesies mangrove yang diketahui di dunia dapat dijumpai di kawasan tersebut.

Baca juga: BRGM ajak "stakeholder" perkuat rehabilitasi di Hari Mangrove Sedunia

Menurut dia, sangat penting untuk mencatat betapa krusialnya ekosistem tersebut dalam mendukung interkonektivitas kawasan kunci keanekaragaman hayati. Sebagaimana mereka menghubungkan daratan dan lautan, mangrove menerima nutrien dan bahan organik dari ekosistem terestrial, muara dan sistem laut.

Kawasan ekosistem kaya nutrien menjadi habitat untuk fauna daratan dan sarang serta area berkembang biak ikan dan kerang, burung migrasi dan penyu.

Lim mengatakan manfaat yang timbul dari ekosistem mangrove meluas ke ekosistem terdekat seperti perikanan. Dengan berfungsi sebagai habitat pembibitan, kawasan bakau memungkinkan spesies laut utama berkembang biak sebelum pindah ke kawasan lain saat mereka dewasa.

Taman Nasional Ao Phang Nga-Mu Ko Surin-Mu ko Similan salah satu kawasan konservasi yang ditunjuk sebagai Taman Warisan ASEAN (AHP), menurut dia, memilih salah satu hutan mangrove terluas dan terpelihara baik di negara tersebut, yang mendukung perlindungan untuk spesies laut terancam punah seperti lumba-lumba hitam tanpa sirip dan penyu hijau.

Lim mengatakan ASEAN telah mengalami penurunan luasan hutan mangrove lebih dari 26 persen sejak 1980 hingga 2005, sebagian besar karena aktivitas manusia seperti pembalakan dan alih fungsi lahan.

Baca juga: KEHATI: Rehabilitasi ekosistem mangrove mesti melibatkan masyarakat

Langkah pertama untuk mengatasi kehilangan hutan mangrove adalah menghargai dan memberikan nilai yang sebenarnya dari sistem kawasan tersebut. "Memperhitungkan biaya peluang kehilangan alam membawa kita lebih dekat pada solusi terbaik dari kesengsaraan kita saat ini," ujar dia.

Pada tingkat kawasan dan nasional, ada peningkatan upaya untuk melindungi dan merestorasi mangrove dan ekosistem penting lainnya. Brunei Darussalam salah satu negara yang, menurut Lim, pemerintahannya sangat memperhatikan perluasan cakupan hutan bakau dan rawa gambut dalam pengembangan strategi dan rencana keanekaragaman hayati nasional.

Jika mengutip pernyataan Sekretaris Tetap untuk Perencanaan, Penggunaan Lahan dan Lingkungan Kementerian Pembangunan Brunei Darussalam Nor Imtihan Binti Haji Abdul Razak, Lim mengatakan, setiap keputusan yang diambil untuk pembangunan memerlukan pertimbangan terhadap alam dan sumber daya hayati.

"Saya juga senang bahwa keanekaragaman hayati dan solusi berbasis alam menjadi agenda utama Negara Anggota ASEAN berdasarkan pernyataan sebelumnya, termasuk baru-baru ini di acara 'online' yang diselenggarakan bersama oleh ACB dan Kepresidenan COP26 Inggris," ujar dia.

Lim mengatakan memang peran masyarakat untuk melindungi mangrove sangatlah penting. ACB terus mendukung organisasi masyarakat sipil melalui Program Hibah Kecil bekerja sama dengan Bank Pembangunan Jerman (KfW) dalam memungkinkan masyarakat untuk memulihkan dan melindungi ekosistem dan meningkatkan peluang mata pencaharian.

Salah satu lokasi program adalah AHP yang ditunjuk, Suaka Margasatwa Meinmahla Kyun, sebuah pulau hutan bakau yang luas di Myanmar. Proyek tersebut terus berjalan meskipun ada beberapa kemunduran karena pandemi COVID-19.

Selain itu, pada Agustus 2021, ACB bersama dengan Sekretariat ASEAN akan secara resmi meluncurkan Prakarsa Hijau ASEAN, yang bertujuan untuk menanam dan menumbuhkan 10 juta pohon asli dalam 10 tahun di seluruh kawasan. Inisiatif tersebut, Lim mengatakan sejalan dengan Dekade PBB tentang Restorasi Ekosistem, mendorong penggunaan spesies lokal dan partisipasi aktif masyarakat dan pakar lokal untuk memastikan bahwa ekosistem dipulihkan secara efektif ke keadaan sehat dan stabil.

Baca juga: LSM sebut 75 persen hutan bakau di Aceh Tamiang rusak parah
Baca juga: BRGM: Kerusakan ekosistem mangrove kategori kritis capai 637.000 ha
Baca juga: Lindungi mangrove untuk kurangi dampak perubahan iklim, sebut YKAN