"Pemerintah menghargai dan memperhatikan kritik-kritik tersebut," katanya, menjawab ANTARA di Jakarta, Senin.
Djoko mengatakan, pemerintah terus memperhatikan diskusi-diskusi seputar evaluasi satu tahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono.
"Bahkan aksi-aksi demo, unjuk rasa beberapa kelompok masyarakat juga selalu diberi ruang," katanya.
Karena itu, katanya, setiap aksi yang dilakukan hendaknya sesuai dengan aturan yang ada.
"Jangan sampai ada tindakan anarkis yang mengganggu aktivitas masyarakat lainnya, bahkan merusak keamanan dan kenyamanan," ujarnya.
Djoko menambahkan, masing-masing koordinator harus bisa menjaga kelompoknya, agar tertib dalam melakukan aksinya.
Bagi aparat, kata Menko Polhukam, juga harus dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai aturan berlaku.
Menjelang satu tahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono, sejumlah elemen masyarakat berencana menggelar aksi pada 20 Oktober mendatang.
Mengiringi aksi itu muncul isu penggulingan terhadap pemerintahan yang ada.
Tak Masuk Akal
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Max Sopacua menegaskan, rencana untuk menggulingkan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono adalah sesuatu yang tidak masuk akal.
"Wacana itu janggal dan aneh. Yang dibilang bahwa rakyat akan bergerak, rakyat yang mana. Presiden Yudhoyono dipilih oleh rakyat, kok disebut rakyat akan bergerak. Jangan mengatasnamakan rakyat kalau begitu," kata Max.
Wacana tersebut, kata Max, hanya dilontarkan oleh mantan Menteri Koordinator Perekonomian Rizal Ramli.
"Pertemuan di PP Muhammadiyah tidak ada rencana menggulingkan Presiden Yudhoyono. Bahkan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengatakan, wacana tersebut tidak ada sama sekali dan tidak pernah disampaikan oleh yang hadir. Satu-satunya orang yang melontarkan itu hanya Rizal Ramli dan dijadikan opini publik," kata Max.
(R018/A041/S026)
Pewarta:
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2010
