Fraksi PPP dukung kebijakan PPKM level 4 diperpanjang

Jakarta (ANTARA) - Anggota DPR RI Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi mengatakan mendukung kebijakan pemerintah yang memutuskan untuk melanjutkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4 demi menekan penyebaran COVID-19.

“Kami mendukung penuh kebijakan pemerintah untuk menekan laju penyebaran COVID-19 yang semakin mengganas,” kata Achmad Baidowi di Jakarta, Senin.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi mengumumkan bahwa PPKM level 4 dilanjutkan mulai 26 Juli 2021 hingga 2 Agustus 2021 dengan beberapa penyesuaian terkait dengan aktivitas dan mobilitas masyarakat pada Minggu (25/7).

Meski demikian, Achmad Baidowi menyebutkan dua hal yang harus menjadi perhatian pemerintah dalam perpanjangan PPKM level 4 yakni mengenai konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan dan stimulus berupa bantuan yang harus diberikan kepada masyarakat.

“Kami harap konsistensi dalam pelaksanaan di lapangan dan stimulus dari pemerintah berupa sembako dan bantuan lainnya segera direalisasikan. Karena masyarakat di bawah sangat berat sekali pada era PPKM ini,” ujar Baidowi.

Wakil Sekretaris Jenderal PPP itu menekankan bahwa tidak boleh ada toleransi terhadap pelanggaran ketentuan PPKM. Namun Ia menyarankan agar dalam pelaksanaan penegakannya lebih mengedepankan pendekatan humanis.

“Pelaksanaan di lapangan lebih mengedepankan pendekatan yang humanis. Karena situasi di lapangan sering kali tidak terkontrol,” kata Baidowi.

Menurutnya, sanksi tetap harus tegas sesuai dengan yang diatur undang-undang. Akan tetapi, tata cara menyampaikan peraturan tersebut di lapangan wajib diiringi dengan bahasa yang dapat diterima masyarakat dengan baik.

Selain itu, Ia juga mengatakan bahwa pemerintah diharapkan terus mengedepankan sosialisasi mengenai pentingnya penerapan protokol kesehatan kepada masyarakat di masa perpanjangan PPKM level 4 ini.

Sementara mengenai derasnya informasi hoaks di masyarakat di tengah pemberlakuan PPKM, Baidowi menyebut masyarakat semestinya percaya pada informasi yang dikeluarkan instansi resmi.

“Masyarakat harus percaya pada informasi yang dikeluarkan instansi resmi, bukan hoaks dan jangan terprovokasi oleh hal-hal yang merugikan,” kata Baidowi.