"Presiden dan Wapres perlu memanfaatkan setahun memimpin Indonesia untuk mengintrospeksi pelanggaran dinilai bersifat normatif seperti di bidang hukum,ekonomi dan sosial," katanya, di Ambon, Senin.
"Indonesia bukan menerapkan pemerintahan parlementer sehingga memungkinkan pelanggaran bersifat normatif bisa didorong untuk menggulingkan SBY - Boediono sehingga masyarakat jangan terprovokasi kepentingan dari oknum - oknum tertentu," tegasnya.
Pengamat politik Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon, Prof DR. Tony Pariela, menyatakan Presiden SBY tidak perlu mengkhawatirkan isu akan adanya aksi demonstrasi besar pada 20 Oktober mendatang untuk menurunkannya dari jabatan Kepala Negara.
"Presiden SBY tidak perlu khawatir dengan isu demonstrasi besar-besaran yang akan dilakukan sejumlah kelompok menandai satu tahun pemerintahan Indonesia Bersatu Jilid II," katanya.
Dia mengakui, kepemimpinan SBY dalam Kabinet Indonesia Bersatu II tidak luput dari berbagai kekurangan, tetapi masih dikategorikan wajar sehingga tidak ada alasan untuk menurunkannya.
"Sikap Presiden SBY yang terkesan lambat dalam menangani masalah Malaysia maupun keputusan membatalkan kunjungan ke Belanda serta permasalahan ekonomi dan politik lainnya tidak bisa dijadikan alasan untuk mendesak SBY mundur," katanya.
(ANT/A024)
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2010
