Gerindra dorong kepala daerah bantu pencairan insentif nakes

Jakarta (ANTARA) - Anggota DPRD dari Fraksi Partai Gerindra diinstruksikan untuk mendesak kepala daerah di masing-masing wilayah untuk mempercepat pencairan insentif untuk tenaga kesehatan (nakes), kata Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani.

Dorongan itu perlu diberikan, karena menurut Muzani, pencairan insentif tenaga kesehatan cukup lambat. Anggaran insentif nakes sebesar Rp8,85 triliun yang dianggarkan pemerintah baru terealisasi sebesar Rp2,09 triliun.

“Kami menginstruksikan kepada seluruh anggota DPRD Fraksi Gerindra untuk meminta gubernur, bupati, dan wali kota untuk segera mencairkan insentif nakes di setiap daerah masing-masing. Menanyakan perihal kendala pencairan sekaligus membahas bersama-sama percepatan pencairan insentif nakes dengan kepala daerahnya,” kata Muzani sebagaimana dikutip dari keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Muzani, yang saat ini menjabat sebagai wakil ketua MPR RI, menjelaskan insentif perlu segera diberikan ke para tenaga kesehatan, karena itu merupakan hak mereka. Insentif juga dapat menjaga semangat para nakes memberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat, dia menambahkan.

“Insentif adalah para hak para nakes dan relawan yang telah bekerja keras tanpa kenal lelah. Mereka rela tidak pulang. Mereka bekerja bertaruh nyawa. Kerja-kerja mereka atas dasar kemanusiaan. Maka, pencairan insentif bagi nakes merupakan suatu hal yang patut disegerakan,” kata dia menegaskan.

Terkait itu, Muzani menyampaikan Partai Gerindra siap membantu dan mendukung segala upaya yang dapat mempercepat pencairan insentif para nakes.

Ia juga menegaskan Partai Gerindra akan terus memperjuangkan hak para nakes. Pasalnya, tenaga kesehatan merupakan garda terdepan penanggulangan pandemi COVID-19 di Indonesia.

Peran para nakes yang penting dalam penanganan pandemi, dia menambahkan, perlu diapresiasi dengan pemberian insentif yang sesuai jadwal.

“Kita harus memenuhi apa yang menjadi hak nakes, dan Gerindra berkomitmen untuk memperjuangkannya, apalagi pandemi ini belum berakhir, angka penularan dan angka kematian masih cukup tinggi,” sebut Muzani.

Kementerian Dalam Negeri RI menyampaikan per 17 Juli 2021, realisasi penyaluran insentif buat tenaga kesehatan mencapai Rp2,09 triliun atau 23,66 persen dari alokasi anggaran sebanyak Rp8,85 triliun.

Dari jumlah realisasi itu, insentif yang telah diberikan kepada tenaga kesehatan di kabupaten/kota sebesar Rp1,31 triliun atau setara 18,99 persen dari pagu Rp6,92 triliun.

Kemudian, insentif yang telah disalurkan kepada tenaga kesehatan di provinsi sebanyak Rp780,9 miliar atau 40,43 persen dari pagu anggaran Rp1,93 triliun.