Golkar: Setgab Bukan Lembaga Bemper

Jakarta (ANTARA News) - Politisi Partai Golkar Firman Subagyo mengatakan Sekretariat Gabungan (Setgab) bukanlah lembaga bemper yang hanya bertugas mengamankan kebijakan eksekutif.

"Setgab bukan lembaga yang dibuat untuk kepentingan tertentu. Setgab ini bukan lembaga bemper," katanya seusai konferensi pers tentang Rapimnas Golkar di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, ide pembentukan Setgab telah ada sejak sebelum pemilihan umum. "Setgab ini sebenarnya bukan barang baru, sebuah perencanaan awal dimana sebelum pemilu, gagasan setgab itu ada. Saya dengar dari Pak Ical langsung," katanya.

Ia mengatakan, keberadaan Setgab yang merupakan kumpulan partai-partai koalisi pendukung pemerintah adalah untuk membangun sebuah kekuatan politik di legislatif dalam rangka untuk mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah.

Untuk itu, menurut dia, Setgab harusnya lebih dinamis dalam membahas isu-isu teraktual dan konsisten dalam melaksanakan hasil-hasil pertemuan.

Selama ini, menurut dia, meskipun banyak pertemuan telah dilakukan, namun hasil-hasil keputusan Setgab ternyata tidak konsisten dilaksanakan.

"Sebetulnya kalau dilihat dari tingkat pertemuan, Setgab itu sudah efektif di dalam pembahasan isu-isu aktual, namun lagi-lagi, kadang-kadang sebuah kelembagaan seperti ini, masih kurang konsisten terhadap apa yang telah disepakati," katanya.

Golkar menurut dia, merasa beberapa usulan positif untuk membangun bangsa tidak diakomodasi dalam Setgab. Kondisi ini, seringkali membuat banyak pertanyaan dari kader-kader Golkar terhadap Ketua Umum Partai Golkar.

"Di internal Partai Golkar, masih ada pertanyaan, sebagai ketua pelaksana harian Setgab, Ketua Umum (Aburizal Bakrie) masih ada pertanyaan konsep-konsep yang belum mendapat akomodasi di Setgab," katanya.

Salah satu usulan Golkar adalah Setgab yang hingga kini tidak disetujui dalam kebijakan politik adalah meningkatkan defisit anggaran untuk pembangunan infrastruktur dan pertahanan keamanan.

Menurut dia, peningkatan defisit anggaran dari 1,7 persen menjadi 2,1 persen merupakan salah satu cara untuk mendorong pembangunan infrastruktur yang selama ini lamban.

"Pembangunan ekonomi menjadi salah satu fokus dan salah satunya adalah dengan pembangunan infrastruktur, dan ini sampai sekarang belum mendapatkan persetujuan," katanya.(*)
(T.M041/R009)