Aceh Barat jajaki kerjasama investasi dengan investor Jepang

Meulaboh (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, Aceh, menjajaki investasi dengan investor asal Jepang, yakni Japan Halal Certificate Promotion Organization (JHCPO) untuk membahas potensi kerja sama di berbagai sektor industri.

Pertemuan yang diinisiasi oleh Yayasan Jissho Foundation digelar di Ruang Rapat Bupati Aceh Barat berlangsung secara virtual.

“Dengan adanya kerjas ama ini diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan serta membangkitkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Aceh Barat nantinya,” kata Bupati Ramli MS, di Aceh Barat Jumat.

Ia memberikan apresiasi atas terlaksananya pertemuan ini dalam rangka membahas potensi kerja sama antara Pemkab Aceh Barat dengan Pemerintah Jepang melalui Perusahaan Japan Halal Certification Promotion Organitation (JHCPO).

Ramli menyebutkan Kabupaten Aceh Barat memiliki potensi yang sangat besar di berbagai sektor khususnya perikanan, perkebunan, dan pertanian.

Dia mengatakan di sektor perikanan, Aceh Barat mampu menghasilkan 20 ton ikan cakalang per hari, 15 ton ikan layang per hari, dan memiliki puluhan hektare tambak udang vaname yang saat ini mampu memproduksi hingga puluhan ton setiap bulan.

Selain itu, di sektor perkebunan terdapat 10 ribu hektare lahan sawit produktif milik rakyat yang siap diolah menjadi "crude palm oil" (CPO).

Ramli MS mengatakan lahan karet di Aceh Barat seluas 20 ribu hektare yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi produk industri seperti industri ban dan industri plastik.

Selain itu, di sektor pertanian bisa dikembangkan pengolahan kacang tanah serta membangun pabrik padi modern dimana Aceh Barat mampu mencapai surplus di sektor pertanian setiap tahunnya.

Ramli MS mengatakan bahwa pihaknya siap mengirimkan tenaga kerja yang terlatih dari Aceh Barat ke Jepang namun dengan catatan harus ada jaminan atas legalitas para pekerja yang nantinya akan dikirim ke Jepang.

Dia mengatakan bahwa Pemkab Aceh Barat sangat perhatian terhadap perkembangan usaha mikro, keci,l dan menengah (UMKM) demi mewujudkan kemandirian ekonomi bagi masyarakat.

Untuk itu, ia menyebutkan telah ada program pelatihan untuk pelaku UMKM, salah satunya melalui Program Tim Penggerak PKK Kabupaten Aceh Barat.

“Pemerintah Aceh Barat siap menerima investasi dari mana pun asalkan tujuannya untuk membangkitkan ekonomi masyarakat,” katanya menambahkan.

Ia meminta investor agar segera mengirim perwakilannya ke Aceh Barat guna membahas lebih konkret serta merintis rencana program investasi yang akan dilaksanakan di Kabupaten Aceh Barat.

Sementara itu, Direktur utama Japan Halal Certification Promotion Organitation (JHCPO), Abdul Qadir Kato, mengatakan bahwa pertemuan ini merupakan tahapan awal untuk menjajaki kemungkinan kerja sama dengan Pemkab Aceh Barat.

Ada pun poin penting yang dibahas adalah menyangkut dengan peningkatan SDM masyarakat Aceh Barat melalui program magang dan bekerja di sektor industri di Jepang. Rencana pembangunan pabrik pengolahan gurita, investasi di sektor perkebunan sawit, "join research" kerang, dan program lingkungan hidup.

Ia berharap kerja sama ini bisa segera terwujud dan saling menguntungkan semua pihak,sehingga "output"-nya bisa dirasakan masyarakat Kabupaten Aceh Barat.

Ketua Yayasan Jissho Foundation Rismaja Putra menyampaikan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk menginisiasi peluang kerja sama antara perusahaan Japan Halal Certification Promotion Organitation (JHCPO) yang berasal dari Jepang dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.

Ia mengatakan pihaknya akan mensyinergikan program di Aceh Barat dengan program dari perusahaan asal Jepang.

Putra mengatakan bahwa Aceh Barat memiliki banyak sekali sektor yang bisa dikembangkan mulai dari pertanian, perkebunan, dan perikanan yang akan sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat