Anggota DPR Tolak Kapal KKP Dipersenjatai

Jakarta (ANTARA News) - Tiga anggota DPR RI dari fraksi berbeda Fayakhun Andriadi (Golkar), Rahadi Zakaria (PDI Perjuangan) dan Paula Sinjal (Demokrat) menolak kapal-kapal Kementerian Kelautan Perikanan dipersenjatai.

"Kembalikan seluruh persenjataan itu ke kapal-kapal milik TNI Angkatan Laut yang memiliki prajurit profesional dan paham menggunakan senjatanya serta memiliki tanggung jawab mengawal serta mengamankan perairan Nusantara hingga ke kawasan perbatasan," kata Fayakhun Andriadi, di Jakarta, Jumat.

Anggota Komisi I DPR RI ini berpendapat, apa yang diusulkan pengamat ekonomi kelautan dan kemaritiman serta pakar special economic zone Ismeth Abdullah mengenai "jangan lagi mempersenjatai kapal-kapal KKP", merupakan upaya untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dalam pengelolaan kemaritiman nasional.

"Tumpang tindih kewenangan telah berakibat banyak kasus tak tertangani secara efektif dan profesional. Malah sebaliknya, terjadi saling lempar tanggung jawab. Ini tidak boleh berlanjut," tandasnya.

Hal senada ditegaskan anggota Komisi II DPR RI Rahadi Zakaria yang menyebutkan, realitas di lapangan menunjukkan, tidak profesionalnya petugas KKP telah berakibat banyak kasus atau insiden di perairan yang tidak tuntas penanganannya.

"Tengok saja insiden di perairan dekat Pulau Bintan, di mana tiga petugas KKP dengan kapalnya sekaligus diambil Polisi Maritim Malaysia. Kan memalukan. Ini karena tidak profesional. Makanya, kembalikan ke TNI AL dan Polisi Air kita saja urusan pengawalan pantai dan perairan kita," ujarnya.

Rahadi Zakari menilai, upaya mempersenjatai kapal-kapal KKP sejak era Menteri Kelautan dan Perikanan dijabat Freddy Numbery semakin membangkitkan arogansi serta egosektoral.

"Lalu yang terjadi kemudian ialah saling mengklaim kavling kewenangan. Tetapi, ketika ada masalah seperti insiden perbatasan dan sebagainya, ramai-ramai menghindar dari tanggung jawab," katanya.

Sementara itu, Paula Sinjal anggota Komisi I DPR menilai, upaya mempersenjatai kapal-kapal milik instansi di luar TNI harus segera ditinjau ulang.

"Mari kita fokus memperkuat institusi militer kita sesuai dengan bidang tugas gatranya masing-masing. Untuk gatra laut, yah kita serahkan kepada TNI Angkatan Laut," ujarnya.

Jadi, demikian Paula Sinjal, masing-masing institusi sudah punya tugas pokok dan fungsi yang harus dijalankan.
(M036/B010)