Rimbawan berperan penting wujudkan Indonesia Emas 2045

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong mengatakan, rimbawan memilki peran penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas pada 2045, sebagaimana yang digaungkan oleh Presiden Joko Widodo.

“Pemahaman yang baik tentang geopolitik sumber daya hutan akan memberikan kemampuan bagi rimbawan untuk mewujudkan peran dan kontribusi sumber daya hutan dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita NKRI, bukan hanya di tingkat nasional namun juga dalam konteks percaturan komunitas global, termasuk dukungan mewujudkan visi Indonesia 2045, yang telah dicanangkan Bapak Presiden Joko Widodo,” kata Alue Dohong dalam arahannya saat membuka Webinar 60 Tahun Presiden Joko Widodo seri kedua, Rabu.

Dalam serial Webinar kedua yang mengusung sub tema “Tantangan dan Peluang Mewujudkan Peran Geopolitik Sumber Daya Hutan Menuju Indonesia 2045”, Wamen Alue Dohong mengungkapkan salah satu perubahan nyata paska perang dingin dan dimulainya era globalisasi adalah dinamika isu dan agenda pengelolaan sumber daya alam. Keberadaan dan peran sumber daya alam semakin berkembang, berperan kian penting serta strategis di dalam arena politik global. Situasi seperti ini juga terjadi di Indonesia.

Ada empat rasionalitas yang melandasi dinamika pengelolaan sumber daya alam tersebut. Pertama, arus globalisasi yang dicirikan dengan komunikasi dan mudahnya interaksi, yang telah mendorong peningkatan perdagangan bahan baku (raw materials) berbasis sumber daya alam. Kedua, pertumbuhan penduduk dunia yang sekaligus dampak pertumbuhan ekonomi yang meningkatkan kebutuhan terhadap sumber daya energi, pangan, pakan, obat-obatan, dan berbagai material sumber daya alam lain. Ketiga, kemiskinan masyarakat di negara-negara terbelakang (under developing countries), yang memperburuk tingkat kerusakan sumber daya alam akibat pembangunan guna mengatasi kemiskinan. Keempat, adanya perubahan iklim, polusi dan penurunan kualitas lingkungan yang berpengaruh terhadap suplai sumber daya alam.

“Melalui visi Satu Abad Indonesia pada Tahun 2045 atau Indonesia Emas, menjadi arah dan pedoman dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat, maju, adil dan makmur. Realisasi perwujudan visi besar tersebut telah mulai ditunaikan sejak periode pertama kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo, termasuk pembangunan di bidang kehutanan dan lingkungan hidup,” tutur Wamen Alue Dohong.

Selama kepemimpinannya, Presiden Joko Widodo konsisten menerapkan kebijakan dan program pembangunan yang terstruktur, sistematis, sekaligus terukur. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan diarahkan untuk mendukung dan membantu pemenuhan berbagai kepentinan sektor dan lintas sektor.

Selain memanfaatkan potensi hutan kayu, Presiden Joko Widodo berkomitmen meningkatkan nilai hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan. Selain potensi ekowisata, Indonesia ke depan harus berbasis pada potensi keberagaman sosial, dan budaya masyarakatnya. Potensi ekowisata Indonesia dengan berlimpahnya hutan tropis dan keberadaan keanekaragaman hayatinya, sangat berpotensi bagi pengembangan ekowisata terbesar di dunia.

Dalam konteks percepatan pembangunan nasional, Presiden Joko Widodo secara nyata telah meningkatkan peran sumber daya hutan bagi pembangunan infratsruktur sosial, ekonomi, budaya, desa-desa pedalaman, di dalam dan sekitar kawasan hutan. Targetnya sangat jelas, dalam upaya peningkatan konektivitas yang akan mampu mendorong pengembangan wilayah, dan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang adaptif terhadap perubahan iklim. Pengembangan infrastruktur tersebut juga sebagai upaya memenuhi komitmen pemerintah Indonesia dalam mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) pada periode 2015 – 2030.

“Sumber daya hutan juga memiliki peran geopolitik penting dalam pengembangan dan peningkatan kinerja sektor-sektor ekonomi strategis nasional. ,” kata Wamen Alue Dohong.

Webinar yang terselenggara atas kerja sama Dewan Kehutanan Nasional dan Wana Aksara Institute ini menghadirkan narasumber Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) KLHK Agus Justianto, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi, Duta Besar Yuri O. Thamrin, Deputi Komunikasi dan Informasi BI Wawan Purwanto, Jurnalis Media Group Arief Suditomo