Jakarta (ANTARA News) - Menteri Keuangan Agus Martowardojo memperkirakan ada anggaran sebesar Rp14 triliun yang belum terserap karena pelaksanaan reformasi birokrasi di sejumlah kementerian/lembaga (K/L) belum berjalan dengan baik.
"Ada cadangan anggaran dan prosesnya belum bisa mencapai sekitar Rp14 triliun, maksudnya kalau Kementerian Lembaga bisa mempercepat, kita bisa menyiapkan dananya," ujarnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis.
Ia menjelaskan, anggaran yang hingga kini implementasinya di sejumlah kementerian/lembaga belum bisa dijalankan, kemungkinan akan tercatat sebagai sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa).
Menurut dia, pencadangan anggaran tersebut dimaksudkan jika ada K/L yang mampu mempercepat pembenahan birokrasi, dan Kementerian Keuangan bisa segera mencairkan anggaran terutama untuk remunerasi.
Ia mengatakan, hal tersebut didasarkan pada prestasi dari K/L dalam proses perbaikan kelembagaan.
"Memang musti ada proses yang (harus) dilalui mempersiapkan kelembagaannya." ujarnya.
Ia mengatakan tersendatnya proses reformasi birokrasi tersebut menjadi salah satu penyebab rendahnya penyerapan anggaran belanja negara, apalagi realisasi belanja negara hingga 7 Oktober baru mencapai 51 persen dari total pagu sebesar Rp1126,1 triliun dalam APBNP 2010.
"Kalau penyerapan dan pengeluaran anggaran selisihnya 1-2 persen (dibandingkan tahun lalu). Sekarang ini lebih kecil dibanding tahun lalu. Ini yang diharapkan dapat bisa ditingkatkan," ujarnya.
Untuk itu, ia menugaskan kepada Dirjen Anggaran dan Dirjen Perbendaharaan Negara untuk meminta keterangan pada semua K/L terkait rendahnya penyerapan dan melayangkan surat ke seluruh K/L untuk memperbaiki kualitas belanja dan mempercepat pelaksanaannya.
"Kita sudah ingatkan kepada kementerian untuk mereka mempercepat realisasi, kita kirim surat, dan mengalokasikan direktur di dirjen anggaran dan perimbangan untuk menanyakan masalah mereka. Itu APBN sudah disetujui, dan 2010 sudah diberikan dipa-nya. Kita harapkan 2011 akan lebih baik lagi, kan ada `reward and punishment`," ujar Menkeu.
Sementara dari sisi penerimaan, lanjut dia, realisasinya lebih tinggi lima persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yakni sebesar 61 persen dari target Rp990,5 triliun.(*)
(T.S034/R009)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010