Pengawas demokrasi Israel: Perlu regulasi khusus untuk spyware

Jakarta (ANTARA) - Peneliti di Israel Democracy Institute Dr Tehilla Shwartz Altshuler mengatakan regulasi untuk program berfungsi ganda seperti Pegasus adalah tantangan bagi demokrasi.

Israel membutuhkan “peraturan cerdas” untuk memastikan perangkat lunak Pegasus yang dikembangkan NSO Group dapat digunakan untuk mendeteksi penjahat berbahaya tanpa merugikan hak asasi manusia.

“Penting untuk memberlakukan peraturan yang memungkinkan teknologi ini tetap digunakan dan pada saat yang bersamaan memastikan pemerintah asing tidak menggunakannya untuk merusak hak dan kebebasan individu yang tidak bersalah,” kata Altshuler dikutip dari The Times of Israel pada Jumat.

Investigasi mendalam yang dilakukan 17 organisasi berita internasional mengklaim perusahaan keamanan siber NSO Group telah menjual malware yang menargetkan jurnalis, aktivis, dan politisi di puluhan negara.

Investigasi tersebut mengidentifikasi setidaknya ada 180 jurnalis di 20 negara menjadi target potensial antara 2016 hingga Juni 2021.

Pegasus dapat meretas ponsel tanpa sepengetahuan pengguna. Memungkinkan klien membaca setiap pesan, melacak lokasi pengguna, dan menyadap kamera ponsel dan mikrofon tanpa terdeteksi.

NSO Group membantah dan menyebut klaim tersebut sebagai "sindiran dan fitnah."

"Tuduhan palsu yang mengabaikan fakta telah ditujukan terhadap kami," kata perusahaan itu dalam sebuah pernyataan.

Sehubungan dengan kasus ini, Presiden Perancis Emmanuel Macron mengadakan pertemuan keamanan nasional pada Kamis waktu setempat untuk membahas spyware Pegasus buatan Israel setelah laporan tentang penggunaannya di Perancis muncul pekan ini.

Kepala Komite Urusan Luar Negeri dan Pertahanan Israel MK Ram Ben-Barak mengatakan Israel tengah membentuk komisi untuk meninjau tuduhan penyalahgunaan perangkat lunak Pegasus.

Kontroversi NSO Group telah menyoroti industri keamanan siber Israel dan menjadi sorotan atas kekhawatiran pelanggaran hak asasi manusia.