Tifatul: Semua Pihak Agar Bersabar

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring mengimbau agar semua pihak bersabar dan tidak menempuh cara-cara inkonstitusional untuk mendapatkan kekuasaan.

"Evaluasi pemerintahan ini adalah sesuatu yang wajar, apalagi sudah berlangsung setahun. Bahkan bagi pemerintah, hasil-hasil evaluasi dan kritikan ini harus jadi masukan berharga karena pemerintahan siapapun wajib mendengarkan harapan-harapan masyarakat," katanya melalui pesan singkat yang dikirim ke ANTARA, di Jakarta, Rabu.

Namun, yang tidak wajar adalah jika momentum-momentum ini justru digunakan sekedar memperkeruh suasana, memprovokasi masyarakat tanpa solusi yg jelas.

"Tentu harus dikemukakan data-data autentiknya. Kalau hasil survey tentu harus dilakukan oleh lembaga yg berkompeten," ujar Tifatul.

Hal ini disampaikannya karena ada suara-suara yang menginginkan pemerintahan ini harus berakhir tahun ini juga, padahal menurut konstitusi, pergantian pemerintahan itu berlangsung 5 tahun sekali melalui mekanisme Pemilu.

Mantan Presiden PKS ini juga mengingatkan para elit agar berpolitik secara dewasa dan tidak menganut filosofi `panjat pohon pinang`. Maksudnya, kalau ada orang terpilih jadi pemimpin, lalu pikirannya adalah bagaimana ini supaya segera dijatuhkan atau senang melihat orang gagal dan kalau pemerintahan ini tidak sukses malah ditepukin.

"Ini menunjukkan bahwa belum ada kematangan dalam berpolitik," ucapnya.

Tifatul juga menyampaikan, sejauh ini tidak pernah ada larangan untuk unjuk rasa, asalkan tidak anarkis.

Soal suksesi, ia mengatakan agar semua pihak menempuh cara-cara sesuai dengan sistem demokrasi dan konstitusi yang berlaku dan ada ada waktunya, tahun 2014 silakan mencalonkan diri.

"Kalau didukung rakyat, maka anda akan jadi Presiden. Semua orang bebas bercita-cita jadi pemimpin, asal didukung rakyat," ungkap Tifatul.

Tifatul juga mengimbau agar semua pihak yang melakukan penilaian kinerja pemerintahan mestilah seimbang, disamping menyorot sisi-sisi kekurangannya, maka keberhasilannya juga harus diungkapkan.

Sebelumnya, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD membantah pertemuan sejumlah tokoh nasional di Gedung PP Muhammadiyah pada Jumat (8/10) membicarakan untuk menurunkan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Isu seperti itu tidak benar. Orang yang menyebarkan isu ini terlalu berlebihan," kata Mahfud kepada wartawan usai menyampaikan orasi `Hakikat Bernegara adalah Konstitusi` di acara Resepsi HUT ke-44 Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Indonesia (KAHMI) di Jakarta, Selasa malam.

Mahfud yang hadir dalam pertemuan itu, mengatakan, tidak mungkin segelintir tokoh nasional bisa menggulingkan pemerintahan Presiden SBY yang cukup kuat.

"Pemerintahan saat ini menguasai semua lini, seperti aparat dan pemerintahan, sehingga tidak mungkin menggulingkan orang yang kuat seperti itu," paparnya.

Ia mengatakan hampir semua tokoh nasional memberikan pernyataan datar-datar saja dan tidak mengungkit pemerintahan SBY, namun hanya Rizal Ramli berbicara cukup keras.

Ketua MPR Taufiq Kiemas yang juga hadir dalam pertemuan itu, juga membantah adanya upaya untuk menurunkan pemerintahan Presiden SBY.

"Saya hadir dalam pertemuan di PP Muhammadiyah, tapi tidak ada yang bicara untuk menjatuhkan pemerintahan Presiden SBY," katanya.
(ANT/A024)