Proposal dimaksud adalah kesediaan Netanyahu membekukan pembangunan pemukiman baru Yahudi jika rakyat Palestina mengakui Israel sebagai negara Yahudi.
Hari Senin, PM Benjamin Netanyahu menyatakan kesediaannya untuk meminta pemerintahannya memperpanjang pembekuan proyek pembangunan pemukiman baru bagi warga Yahudi di Tepi Barat asal para pemimpin Palestina mengakui Israel "sebagai negeri rakyat Yahudi".
Usul Netanyahu ini segera ditolak pihak Palestina yang sejak lama tidak mengakui keberadaan Israel.
Kebuntuan sikap itu semakin mengaburkan kesempatan bagi kedua pihak kembali melanjutkan perundingan perdamaian yang ditengahi AS.
September lalu, proses perundingan itu terhambat oleh penolakan Israel memperpanjang moratorium 10 bulan pembangunan pemukiman baru warga Yahudi di atas tanah rakyat Palestina di kawasan Tepi Barat.
Akibatnya, pihak Palestina menolak kembali ke meja perundingan jika pembangunan pemukiman baru Israel ini tidak dibekukan.
Terkait dengan proposal pengakuan Israel sebagai negara Yahudi, rakyat Palestina berpendapat bahwa pengakuan tersebut hanya akan menghentikan hak kembali warga Palestina yang mengungsi maupun yang dipaksa meninggalkan Tanah Air mereka pada perang Arab-Israel ke wilayah yang kini dikenal sebagai wilayah Israel.
Pengakuan tersebut juga dipandang pihak Palestina akan mengompromikan hak-hak warga negara Israel keturunan Arab yang menyumbang 20 persen dari total penduduk Israel.
Pihak Palestina memandang berbagai pemukiman warga Yahudi yang dibangun Pemerintah Israel di atas tanah-tanah rakyat Palestina yang mereka rampas pada Perang 1967 itu menghambat berdirinya negara Palestina yang ideal.
Dalam penjelasan persnya di Washington, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS, P.J.Crowley menegaskan sikap Gedung Putih yang menghendaki rakyat Palestina membuat tawaran balasan atas proposal Netanyahu.
"Perdana Menteri Netanyahu sudah menawarkan apa yang dia ingin sumbangkan untuk proses (perundingan) ini dan apa yang dia rasa rakyatnya perlukan dari proses ini. Kami berharap rakyat Palestina melakukan hal yang sama," katanya.
Crowley juga mendukung sikap PM Israel itu dengan menegaskan kembali pengakuan AS pada Israel sebagai negara Yahudi.
"Kami mengakui Israel sebagai negara Yahudi," katanya.
Pengakuan AS itu sudah lama ada dan bahkan Menlu Hillary Clinton Maret lalu mengatakan bahwa konflik Israel-Palestina "mengancam masa depan Israel sebagai negara Yahudi yang aman dan demokratis".
Crowley mengatakan, Washington sedang mencoba mencari rumus penyelesaian masalah pemukiman ini dan mengembalikan Israel dan Palestina ke meja perundingan langsung.
Perundingan itu sendiri dimulai di Washington pada 2 September lalu namun hanya berlangsung tiga sesi perundingan langsung sebelum kemudian prosesnya terhenti oleh berakhirnya moratorium pembangunan pemukiman Yahudi tersebut.
Utusan Khusus AS, George Mitchell, diharapkan segera kembali ke kawasan Timur Tengah, dan Asisten Menlu AS untuk Urusan Timur Dekat Jeffrey Feltman akan mengunjungi Mesir, Saudi Arabia, Marokko dan Prancis dari 13 hingga 22 Oktober 2010. (R013/K004)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010
