Menkop Harapkan Sejuta Usaha Mikro "Naik Kelas"

Manokwari, Papua Barat (ANTARA News) - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Sjarifuddin Hasan mengharapkan satu juta usaha mikro yang ada di Indonesia dapat "naik kelas" menjadi usaha kecil dalam lima tahun kedepan.

Saat ini dari jumlah usaha mikro kecil mengenah (UMKM) sebanyak 52,7 juta, sekitar empat persen diantaranya sudah naik kelas menjadi pengusaha kecil, kata Sjarifuddin Hasan di depan peserta Konsultasi Regional Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) se-Sulawesi, Maluku, dan Papua di Manokwari, Papua Barat, Selasa.

"Kemudian yang naik kelas dari pengusaha kecil ke menengah 51.000 unit, dan yang dari menengah ke besar 12 persen," kata Sjarifuddin Hasan.

Makin banyak yang berkembang menjadi pengusaha besar, kata Sjarifuddin, makin bagus karena yang sudah besar tidak perlu lagi mendapatkan bantuan dari Kementerian KUKM.

Selain dari sisi kualitas dan volume usahanya, dengan pemberdayaan UMKM juga diharapkan jumlah sektor usaha itu terus meningkat dan berperan besar dalam pembangunan ekonomi dalam negeri.

Dalam mengembangkan UMKM, pemerintah dalam hal ini Kementerian KUKM terus berupaya memberikan bantuan diantaranya bantuan permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) karena kendala utama yang dihadapi sektor ini adalah kurangnya akses permodalan.

UMKM dapat memanfaatkan kredit berbunga lebih murah itu dengan pagu mulai dari Rp20 juta dan bagi yang beromzet Rp50 juta tidak diperlukan jaminan karena jaminannya usaha itu sendiri.

Bunga KUR yang ditetapkan sekarang sebesar 22 persen setahun, masih di bawah bunga di pasaran yang bisa mencapai 24 persen atau 2 persen per bulan. Dengan KUR ini diharapkan para pengusaha terhindar dari rentenir yang menetapkan bunga tinggi, namun persyaratannya mudah.

"Lalu kenapa bunga KUR 22 persen, kenapa tidak lebih kecil?" kata Sjarifuddin yang kemudian menjelaskan bahwa hal itu disebabkan karena permintaan yang terlalu besar, di mana jumlah UMKM yang harus dibantu ada 52,7 juta unit.

Dengan "demand" yang terlalu besar, maka dibutuhkan infrastruktur yang kompleks sehingga menimbulkan biaya yang tinggi pula.

Misalkan ada yang bisa memberikan bunga KUR lebih rendah dari itu, biasanya karena bank penyalurnya memang fokus pada pembiayaan mikro dan sudah memiliki infrastruktur yang baik dalam sektor tersebut.

Selain berbicara di hadapan peserta Konsultasi Regional PDRB, di sela-sela kunjungan kerjanya ke Papua Barat, Sjarifuddin Hasan juga mengunjungi sejumlah pos pengungsian korban banjir bandang Wasior, Teluk Wondama, di Lapangan Kodim dan BLK Manokwari.

Sjarifuddin juga menyempatkan mengunjungi Posko Tanggap Darurat Partai Demokrat dan menyerahkan sejumlah bantuan di kedua lokasi pengungian tersebut.

Menurut Ketua Divisi Tanggap Darurat Partai Demokrat, Umar Arsal, partai politik berlambang bintang biru itu telah menyerahkan bantuan kepada korban banjir bandang Wasior di dua pos pengungsian di Manokwari berupa tiga ton beras, makanan dan susu bayi, pakaian layak pakai, pakaian bayi, juga pakaian dalam pria maupun wanita. (*)
(T.S026/A023/R009)