Anggota DPR: Tunda proyek yang tidak terkait penanganan pandemi

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi XI DPR Fathan Subchi mengusulkan agar berbagai proyek pemerintah yang tidak terkait penanganan pandemi agar dihentikan sementara atau ditunda guna dapat betul-betul fokus dalam menangani COVID-19.

"Situasi sekarang tidak bisa dilakukan kebijakan business as usual. Penanganan ini membutuhkan banyak sumber daya dan sebaiknya fokus kita di sana," kata Fathan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

Untuk itu, ujar dia, penanganan pandemi dan dampaknya sudah selayaknya menjadi prioritas utama sehingga proyek yang tidak terkait penanganan pandemi seperti rencana pembangunan ibu kota baru sebaiknya ditunda.

Ia menyatakan bahwa pengalihan anggaran untuk proyek-proyek tersebut akan berdampak signifikan terhadap langkah pemerintah dalam menjaga kesehatan masyarakat dan pemulihan ekonomi karena saat ini, ada bahaya di depan mata yang harus diselesaikan.

Fathan juga berpendapat bahwa pelaksanaan PPKM sebaiknya diperketat agar mengatasi lonjakan kasus COVID-19 yang mengancam peluang pemulihan ekonomi jangka panjang.

"Kita jangan sampai terlambat melakukan langkah strategis. Hanya dibutuhkan tiga hal, setop proyek yang tak terkait penanganan pandemi, perketat PPKM Darurat, dan bangun industri pangan masyarakat," ujarnya.

Sebagaimana diwartakan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan anggaran penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN) akan dinaikkan menjadi Rp744,7 triliun dari pagu anggaran semula sebesar Rp699,4 triliun.

"Untuk program penanganan COVID-19 dan PEN, sekarang dengan keputusan yang tadi sudah disetujui oleh Bapak Presiden akan naik menjadi Rp744,75 triliun," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Sabtu (17/7) malam.

Dalam anggaran penanganan COVID-19 dan PEN (PC-PEN) itu, Sri Mulyani menjabarkan anggaran untuk program perlindungan sosial akan meningkat menjadi Rp187,84 triliun dari Rp153,86 triliun.

Kemudian, untuk program kesehatan akan kembali ditingkatkan menjadi Rp214,95 triliun dari sebelumnya sebesar Rp172 triliun. Sedangkan, program lainnya dalam PC-PEN, kata Menkeu, masih dalam alokasi anggaran yang tidak jauh berbeda setelah evaluasi program yang telah berjalan.

"Untuk insentif usaha Rp62,83 triliun, UMKM sedikit turun karena lebih pada kredit untuk penjaminan modal kerja, tapi bukan pemberian bantuan tunai. Dan, program prioritas lainnya tetap di Rp117,94 triliun. Jadi, dana PEN dan penanganan COVID-19 naik dari Rp699,43 triliun menjadi Rp744,75 triliun," ujarnya.

Sebelumnya, Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Panutan S Sulendrakusuma mengatakan penanganan COVID-19 di Tanah Air harus "Total Football", artinya seluruh lapisan masyarakat harus bergerak bersama demi mengakhiri pandemi virus corona.

Panutan mengatakan pandemi COVID-19 merupakan pengalaman baru yang dirasakan seluruh masyarakat di dunia. Maka dari itu, semua lapisan masyarakat harus saling mengulurkan tangan membantu mengatasi pandemi ini.

Pemerintah, kata dia, tidak bisa bekerja sendirian dan membutuhkan peran serta partisipasi semua pihak sesuai dengan kapasitasnya masing-masing agar saling melengkapi.