Firli lepas 18 pegawai ikuti diklat bela negara-wawasan kebangsaan

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri melepas 18 pegawai KPK yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) mengikuti diklat bela negara dan wawasan kebangsaan mulai 22 Juli-30 Agustus 2021 di Universitas Pertahanan.

Untuk diketahui, 24 dari 75 pegawai KPK yang tidak lulus TWK masih dimungkinkan untuk dibina sebelum diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Hari ini tadi pukul 14.00 WIB, saya menjadi pembina apel pemberangkatan 18 pegawai KPK yang akan mengikuti pendidikan latihan bela negara dan wawasan kebangsaan di Unhan (Universitas Pertahanan) RI," ucap Firli dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Firli mengatakan kegiatan diklat tersebut akan dibuka pada 22 Juli 2021 pukul 09.00 WIB. Firli pun menyampaikan apresiasi kepada para pegawai yang mengikuti diklat tersebut.

"Ini menunjukkan semangat dan tekad pegawai KPK tidak pernah menyerah dan mundur serta mempertahankan satu tekad untuk memberantas korupsi," katanya.

Ia menegaskan menjadi ASN tidak akan mengurangi independensi dan netralitas pegawai KPK dalam pelaksanaan tugasnya. Sebagai ASN, kini pegawai KPK memiliki tiga peran penting, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat kesatuan dan persatuan bangsa.

Sebagai tindak lanjut proses pengalihan pegawai KPK menjadi ASN, KPK bekerja sama dengan Kemenhan menyelenggarakan diklat bela negara dan wawasan kebangsaan bagi pegawai KPK yang akan diangkat menjadi ASN.

Sebelumnya, Sekjen KPK Cahya H Harefa mengatakan dari 18 pegawai yang bersedia mengikuti diklat, 16 pegawai akan mengikutinya secara langsung. Sedangkan dua pegawai yang masih menjalani isolasi mandiri akibat terpapar COVID-19 akan mengikutinya secara daring.

Adapun, kata Cahya, materi diklat meliputi studi dasar, inti, dan pendukung.

Studi dasar mencakup wawasan kebangsaan (empat konsensus dasar negara), Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata), kepemimpinan berwawasan bela negara serta pencegahan dan penanggulangan terorisme/radikalisme dan konflik sosial.

"Studi inti, yaitu mengembangkan nilai-nilai dan keterampilan dasar bela negara. Sedangkan studi pendukung antara lain pelaksanaan upacara pembukaan dan penutupan, muatan lokal (KPK) serta bimbingan dan pengasuhan," ucap dia.

Melalui diklat tersebut, kata dia, KPK mengharapkan dapat menciptakan dan menumbuhkembangkan kesadaran bela negara serta wawasan kebangsaan bagi insan KPK dalam menjalankan tugas-tugas pemberantasan korupsi.

Selain Pimpinan KPK, dijadwalkan turut hadir dalam pembukaan diklat tersebut, yaitu tamu undangan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Untuk menjaga kesehatan selama diklat berlangsung, juga telah disediakan fasilitas medis dan rumah sakit rujukan. Semua peserta, fasilitator maupun panitia akan dilakukan tes antigen setiap hari dan menjaga protokol kesehatan.