Pemerintah Atur Ulang Pos-Pos Anggaran Presiden

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan bahwa pemerintah mengatur ulang pos-pos yang terdapat dalam anggaran presiden dan memisahkan antara anggaran sekretariat dan anggaran yang langsung terkait dengan presiden.

"Kita sekarang sudah rapat untuk dipisahkan, yang mana yang disebutnya sekretariat adalah untuk sekretariat dalam arti untuk mengurus semua istana presiden dan mana yang memang betul-betul untuk langsung terkait dengan dukungan kegiatan presiden," kata Agus di di Istana Negara, Jakarta, Selasa, seusai mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono minum teh bersama dengan pejabat dan karyawan PT PLN dan PT BRI.

Menurut Agus, sejumlah mata anggaran presiden yang beberapa waktu terakhir menjadi perhatian tampaknya merupakan gabungan dari semua anggaran pegawai di lima istana kepresidenan.

"Cuma saya tidak tahu detilnya," ujarnya.

Ia mengatakan, penggabungan seluruh anggaran itu dibawah satu pos yaitu anggaran presiden membuat seolah-olah seluruhnya adalah anggaran yang terkait dengan lembaga kepresidenan sehingga dapat menimbulkan salah informasi.

"Nomenklatur yang lebih jelas sehingga posting di masing-masing kegiatan menjadi lebih jelas sehingga tidak kemudian posnya, judulnya apa , di dalamnya termasuk kegiatan-kegiatan yang lebih luas," paparnya.

Agus mengatakan pertemuan koordinasi untuk membahas pemisahan pos-pos anggaran itu telah dilakukan dengan melibatkan rumah tangga presiden, rumah tangga wakil presiden, dirjen anggaran, dan dirjen perbendaharaan.

Sebelumnya Mensesneg Sudi Silalahi pada Senin (11/10) dalam klarifikasi di rapat kerja dengan Komisi II DPR menjelaskan bahwa dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Negara 2010 memang terdapat pos pengadaan pakaian dinas presiden, wakil presiden, menteri, ketua lembaga, dan pejabat negara sebesar Rp893,561 juta.

Seluruh anggaran itu digunakan untuk pakaian dinas dan atribut semua menteri Kabinet Indonesia bersatu II.

Sedangkan anggaran pakaian sipil lengkap dan baju batik sebesar Rp819,7 juta digunakan untuk pengadaan pakaian petugas peringatan Hari Kemerdekaan ke-65 Agustus lalu.

Sementara itu anggaran pengadaan dan perawatan furnitur hanya Rp149,17 juta bukan Rp42 miliar, yang digunakan untuk biaya perawatan, pemeliharaan, dan penggantian furnitur di Istana Presiden.(*)
(G003/R009)