Pemerintah Harus Serius Atasi Kemacetan Lintas Sumatra

Bandarlampung (ANTARA News) - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Provinsi Lampung mendesak Pemprov Lampung dan pemerintah pusat untuk lebih serius mengatasi kemacetan di jalan lintas Sumatra ruas Rajabasa-Panjang Bandarlampung karena merugikan perekonomian di Sumatra dan Jawa.

"Karena lokasi jalan negara itu berada di wilayah Lampung, tentu pemerintah daerah setempat perlu lebih intensif menyampaikan usulan kepada pemerintah pusat dan pihak terkait lainnya tentang pemecahannya," kata Ketua Apindo Lampung, Yusuf Kohar, di Bandarlampung, Selasa.

Ia menyebutkan jalan merupakan infrastruktur dasar bagi perkembangan perekonomian suatu daerah, sehingga masalah kemacetan dan kerusakan jalan lintas Sumatra itu harus direspons lebih serius.

Berdasarkan pantauan kemacetan di lintas Sumatra (Jl Soekarno-Hatta) ruas Rajabasa-Panjang Bandarlampung makin macet dalam beberapa bulan terakhir sehingga jalan sepanjang sekitar 18 km itu bisa ditempuh 1,5 jam lebih.

Panjang kemacetan pada pagi dan sore hari bisa mencapai 4 km lebih, terutama mulai perempatan Sribawono-Kalibalok-Sukarame hingga perempatan Tanjungsenang Bandarlampung.

Truk barang yang sarat muatan, termasuk tronton, yang banyak antre memenuhi badan jalan negara itu. Kondisi jalan yang rusak serta banyaknya persimpangan jalan, mengakibatkan arus kendaraan makin tersendat dan makin semrawut.

Sementara itu, petugas polisi yang mengatur lalu lintas di titik kemacetan hanya beberapa orang. Kondisi arus listrik yang sering padam juga mengakibatkan arus lalu lintas semrawut, karena lampu lalu lintas tidak berfungsi.

Pesatnya pertumbuhan penduduk Bandarlampung mengakibatkan pembangunan permukiman dan tempat usaha di pinggiran jalan lintas Sumatra makin banyak. Akibatnya, jalan lintas yang puluhan tahun lalu masih di pinggiran kota, kini berada di pusat Kota Bandarlampung.

Kemacetan di jalan lintas Sumatra wilayah Lampung makin parah dari bulan ke bulan, karena perbaikan dan pelebaran jalan itu tidak kunjung dilaksanakan.

Sebagian besar kendaraan dari Sumatra ke Jawa, atau sebaliknya, memilih melewati jalan lintas itu, karena kondisi jalan yang relatif lebih aman dengan waktu tempuh perjalanan yang lebih pendek.

Barang dari Sumatra ke Jawa, termasuk komoditas hasil perkebunan, peternakan dan pertanian, dikirimkan melalui Pelabuhan Bakauheni (Lampung Selatan) menuju Pelabuhan Merak (Banten). Barang dari Jawa, terutama hasil industri, dikirimkan ke Sumatra Sehubungan itu, Apindo Lampung mengharapkan pemerintah segera mencari upaya efektif untuk mengatasi kemacetan di jalan lintas Sumatra wilayah Bandarlampung itu, karena menghambat pengiriman barang dari Sumatra ke Jawa serta ekspor-impor barang melalui Pelabuhan Panjang.

"Selain itu, tonase kendaraan yang melintas juga harus dibatasi agar kerusakan tidak makin parah. Namun setiap pungutan liar harus dihapuskan, agar tidak makin membebani pengusaha," kata Yusuf.

Sementara itu Gubernur Lampung Sjachroedin ZP beberapa waktu lalu menginstruksikan dinas perhubungan (dishub) daerah setempat bekerja sama dengan polisi untuk mengatur arus lalu lintas di titik-titik kemacetan di lintas utama jalan tersebut.

"Untuk mengatasi kemacetan di lintas Sumatra itu, diharapkan polisi dibantu oleh dishub setempat harus dapat mengatasinya," kata dia. (H009/K004)