KLHK pastikan implementasikan kebijakan dukung ekonomi sirkular

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memastikan beberapa kebijakan telah dibuat untuk mendukung implementasi ekonomi sirkular yang berkelanjutan di Indonesia, seperti mendorong bertambahnya bank sampah.

"Untuk mendukung implementasi kebijakan ekonomi sirkular, kebijakan di hulu fokus ke pemilahan dan pengolahan sampah di sumbernya, memberdayakan bank sampah dan implementasi tanggung jawab produsen yang diperluas melalui peta jalan pengurangan sampah oleh produsen," ujar Menteri LHK Siti Nurbaya, dalam Forum Ekonomi Sirkular Indonesia yang dibacakan staf ahli Menteri LHK Winarni Monoarfa dan dipantau virtual dari Jakarta, Rabu.

Menteri LHK Siti dalam sambutannya menegaskan bahwa langkah-langkah implementasi ekonomi sirkular juga terus dilakukan di tingkat komunitas.

KLHK, ujarnya, terus mendorong peran bank sampah sebagai salah satu cara mengedukasi dan menginisiasi perubahan perilaku. Bank sampah didorong untuk dapat melakukan peran sebagai offtaker atau menjadi titik pengumpulan dari komunitas yang kemudian akan digunakan oleh industri daur ulang sebagai bahan mentah.

Dalam sambutan tersebut, Siti menjelaskan bahwa sebenarnya kebutuhan akan bahan baku plastik dan kertas untuk industri daur ulang itu dapat terpenuhi secara domestik.

Menurutnya, 29 persen dari total timbulan sampah nasional merupakan plastik dan kertas. Namun, penggunaan sampah plastik dan kertas sebagai bahan baku baru mencapai sekitar 50 persen dari total, sementara sisanya masih belum terutilisasi.

Diharapkan kapasitas industri daur ulang plastik dapat tumbuh tiga kali lipat. Sementara industri daur ulang kertas dapat tumbuh dua kali lipat dibandingkan kondisi saat ini.

Untuk mendorong peningkatan tingkat daur ulang, beberapa strategi yang harus dilakukan adalah meningkatkan kapasitas pengumpulan bahan baku plastik dan kertas, mengakselerasi pemilahan dari sumber dan mengembangkan kebijakan insentif.