KTT G-20 Seoul Agendakan Tata Ekonomi Baru

Seoul (ANTARA News) - Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 Seoul mendatang diperkirakan akan menempatkan agenda penting dan meletakkan dasar tata ekonomi pascakrisis baru yang akan mempromosikan pembangunan berkelanjutan di semua negara, kata para ekonom seperti dikutip kantor berita Yonhap.

Para pakar dari kelompok-kelompok pemikir seperti Lembaga Kebijakan Ekonomi Internasional Korea (KIEP) dan Lembaga Keuangan Korea (KIF) mengatakan, bahwa sementara isu yang tidak dapat diselesaikan, pemahaman yang luas reformasi keuangan dan pertumbuhan yang seimbang, harus dicapai ketika para pemimpin bertemu bulan depan di ibukota Korea Selatan.

"Pertemuan Seoul diperkirakan akan menandai titik balik dalam peran G-20 dari memfokuskan pada pengelolaan krisis keuangan global kepada pertemuan yang bertujuan untuk mengatur suatu tatanan ekonomi baru," kata Yoon Deok-ryong, seorang pakar senior dan kepala tim riset KIEP G-20, sebulan sebelum dimulainya KTT ekonomi yang dijadwalkan 11-12 November.

Dia mengatakan, negara-negara G-20 berkeinginan untuk membentuk tata baru untuk mencegah terulangnya bencana Lehman Brothers dan terus berlangsungnya ketidakpastian keuangan di beberapa negara Eropa.

Pakar mengatakan, telah ada kemajuan pada isu-isu kunci seperti penciptaan jaring pengaman keuangan global, pelaksanaan pengawasan ketat terhadap apa yang disebut lembaga keuangan secara signifikan penting (SIFI, dan kerangka kerja bagi pertumbuhan yang kuat, berkelanjutan dan seimbang (SSBG).

Yoon mengatakan, di bidang pembentukan rezim jaring pengamat, yang ditandai dengan reformasi Dana Moneter Internasional (IMF), negara-negara secara efektif mendukung "Prakarsa Korea" yang bertujuan memberikan bantuan cepat dan mendasar kepada negara yang sementara berada di bawah likuiditas.

Banyak negara berkembang mengalami arus keluar modal tiba-tiba dan tampak nilai mata uang mereka melemah di puncak krisis keuangan global.

"Ada detil-detil yang akan digarap tentang kelayakan dan isu-isu lain, tetapi menciptakan sebuah `batas kredit pencegahan` di IMF untuk membantu meringankan masalah likuiditas darurat negara yang telah mendapatkan dukungan," katanya.

Mengenai prioritas menegakkan peraturan keuangan yang lebih ketat, Nam Gil-nam, pakar regulator pada Lembaga Pasar Modal Korea mengatakan, para anggota G-20 memiliki sebagian besar kesepakatan yang diperlukan untuk pengawasan yang lebih baik dari risiko sistemik, bagi pemerintah untuk menjaga keseimbangan fiskal, dan untuk pengawasan ketat SIFI yang runtuh bisa mengirimkan gelombang kejut di seluruh dunia.
(H-AK/Z002)