BNI Siapkan Pagu KUR Rp100 Miliar

Makassar (ANTARA News) - BNI menyiapkan anggaran senilai Rp100 miliar untuk mendukung Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengembangkan sektor Usaha Kecil dan Menengah melalui berbagai produk pembiayaannya.

"Kami siap memberikan dukungan pemberian KUR untuk memperluas pengembangan UKM di sektor pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan," kata Pemimpin Wilayah BNI Shadiq Akasya di Makassar, Jumat, usai menemui Sekretaris Provinsi Sulsel A. Muallim.

Menurutnya, angka pembiayaan yang dimiliki pihaknya tidak terbatas. Namun, pada tahap awal untuk satu tahun ke depan disiapkan sebesar Rp100 miliar dan dalam waktu dekat dananya akan segera disalurkan.

Rencananya, pihaknya bersama pemprov akan melakukan penandatanganan nota kesepahaman untuk penyaluran pembiayaan KUR ini pada hari jadi Sulsel Selasa (19/10).

Ia menambahkan, tahap pertama pembiayaan akan dilakukan untuk wilayah Makassar dan Kabupaten Maros, namun jumlah masing-masing pembiayaan belum terinci karena pihaknya baru menurunkan tim ke dua wilayah tersebut kemarin.

"Fokus utama kami mengembangkan penyaluran KUR dengan konsep lebih modren contohnya pengelolaan usaha ternak yang disimpan dalam kawasan tertentu sehingga standarisasi kualitas dan efisiensi bisa terjaga dengan baik," jelasnya.

Penyaluran pembiayaan yang paling memungkinkan untuk disalurkan sementara ini adalah rumput laut karena memiliki asosiasi dan koperasi sementara untuk udang dan ikan bandeng perlu dibahas lebih rinci.

Dijelaskannya, pola pembiayaan yang dimiliki pihaknya beragam, bukan hanya KUR hanya saja lebih fokus ke KUR. "Ada kredit revitalisasi, sektor perkebunan bisa menggunakan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi, bisa juga untuk jagung atau padi dan lainnya dari total itu kita akan realisasikan ke masing-masing sektor dengan berbagai pembiayaan," jelasnya.

Sementara untuk penyaluran, pihaknya juga mengaku fleksibel, bisa langsung ke petani atau melalui kelompok tani. "Yang pasti kami lebih mengarah ke yang konsepnya modren," ujarnya yang menambahkan terkait agunan pihaknya tetap mengacu pada aturan yang berlaku.

Ia mengharapkan, peran serta pemerintah untuk ikut aktif dapat mendorong kepentingan asosiasi dalam penyaluran pembiayaan KUR ini.

(ANT/S026)