Bekasi (ANTARA News) - Pemerintah mesti mengelola dan membenahi isu Republik Maluku Selatan (RMS) hingga organisasi yang sudah dibubarkan oleh pengadilan itu tidak lagi populer mendadak seperti sekarang.

"Organisasi itu sudah dibubarkan sejak 1953 oleh pengadilan dan sudah mati sejak 60 tahun lalu, kenapa sekarang isu RMS itu jadi terkenal di seluruh dunia. Itu yang perlu dimenej pemerintah," ujar mantan wakil Presiden itu di Bekasi, Kamis.

Ketua Umum PMI itu menegaskan RMS itu seharusnya sudah tidak ada lagi, sementara pembatalan kunjungan ke Belanda dinilainya justru menguntungkan RMS.

"Dengan berita besar itu nama RMS kembali seperti jadi besar," ujarnya.

Menurut Kalla pembatalan itu menimbulkan akibat positif dan negatif, namun yang perlu adalah bahwa Presiden sebagai simbol negara jangan sampai berurusan dengan pengadilan.

"Pemerintah perlu melakukan langkah-langkah hingga orang bisa melupakan RMS," tegasnya.

Presiden Republik Maluku Selatan di pengasingan John Wattilete mengatakan keputusan Presiden SBY batal berangkat ke Belanda adalah kemenangan bagi RMS.

"Sebenarnya kami sudah menunggu dia sehingga kami bisa berhadapan langsung dan mempertanyakan kekerasan HAM yang dilakukan," katanya kepada sebuah kantor berita asing. "Tapi yang terpenting dari peristiwa ini adalah kemenangan kami."

Presiden Yudhoyono memutuskan membatalkan kunjungannya ke Belanda. Dalam konferensi pers di Halim Perdana Kusuma, Yudhoyono mengumumkan pembatalan ini.

"Ada perkembangan situasi di Belanda yang mengharuskan saya ambil sikap dan keputusan demi kepentingan kita," ujarnya di Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Selasa (5/10).(*)
ANT

Pewarta:
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2010