Pemerintah dorong inklusi keuangan melalui layanan formal

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah mendorong inklusi keuangan lewat proyek percontohan percepatan keuangan inklusif yang dilakukan Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) bersama Bank Dunia.

“Replikasi yang lebih luas dari proyek percontohan percepatan keuangan inklusif diharapkan dapat mendukung tercapainya target keuangan inklusi sebesar 90 persen pada 2024,” kata Asisten Deputi Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah Kemenko Perekonomian Erdiriyo dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat.

Ia berharap dengan adanya diseminasi hasil proyek percontohan ini akan dapat membuka peluang kegiatan replikasi di daerah lain.

“Kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk mendiskusikan upaya-upaya mendorong inklusi keuangan menjadi penting dan ini dapat dilakukan melalui berbagai model intervensi percontohan seperti ini,” ujar Erdiriyo.

Proyek percontohan yang juga didukung oleh Pemerintah Swiss melalui State Secretariat for Economic Affairs (SECO) selama November 2019 sampai September 2020 tersebut, dilaksanakan di dua lokasi.

Baca juga: Dubes: RI harus kejar indeks inklusi fintech negara-negara di ASEAN

Yakni Kampung Tanjung Batu, Kabupaten Berau, yang menyasar rumah tangga nelayan, dan di Desa Pegagan Kidul, Kabupaten Cirebon, yang menyasar rumah tangga pekerja migran dan pekerja migran purna.

Pelaksanaan proyek percontohan tersebut bersinergi dengan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Jawa Barat, TPAKD Provinsi Kalimantan Timur, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan mitra industri jasa keuangan.

Beberapa mitra industri jasa keuangan yang turut berperan serta dalam proyek ini meliputi LJK perbankan maupun nonbank, yaitu BPD Jawa Barat dan Banten (BJB), BPD Kaltimtara, BPR Astanajapura, BRI, BNI, Mandiri, BTPN, PNM Mekaar, Pegadaian, BPJS Kesehatan, Jasindo, dan BRILife serta penerbit uang elektronik LinkAja dan Dana. Mereka berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi, product matching, dan penciptaan ekosistem digital di desa.

Adapun inklusi keuangan di Indonesia terus mengalami peningkatan, tercermin dari kepemilikan akun yang melonjak pada 2020 dibandingkan dua tahun sebelumnya. Kepemilikan akun meningkat dari 55,7 persen di 2018 menjadi 61,7 persen di 2020. Sementara penggunaan akun meningkat dari 76,19 persen menjadi 81,4 persen.

Baca juga: Tingkatkan inklusi keuangan, Kemenko Perekonomian gulirkan Seruni