Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Indonesia hendaknya melakukan introspeksi guna menangani isu dalam maupun luar negeri, termasuk terkait isu Malaysia, kata Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Da`i Bachtiar.
Dia mengatakan hal itu dalam seminar yang diselenggarakan Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Asia Pasifik dan Afrika (Aspasaf) Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur di Jakarta, Rabu.
Dia mengatakan, introspeksi itu dalam rangka untuk mengoptimalisasikan dan membenahi hubungan diplomatik Indonesia-Malaysia yang sempat memanas belakangan ini.
"Memang benar bahwa kedua negara memiliki permasalahan sejak lama, yakni mengenai batas wilayah sehingga permasalahan ini menyimpan konflik yang besar. Permasalahan kedua negara muncul mulai dari isu politik hingga budaya, namun demikian kedua negara masih kompak untuk bekerja sama baik dalam wilayah regional maupun internasional," kata Da`i Bachtiar.
Sebagai negara yang bertetangga sejak lama serta memiliki hubungan geografis serta historikal yang kuat, kata dia, wajar Indonesia memiliki masalah sebagai sebuah dinamika sebuah hubungan.
"Namun yang perlu digarisbawahi adalah kita perlu melihat diri kita terlebih dahulu sebelum melihat kesalahan orang lain," kata Pemimpin Redaksi RCTI, Arief Suditomo.
Direktur Berita Media Group, Saur Hutabarat mengatakan bahwa Malaysia telah tumbuh menjadi negara superior, sementara Indonesia menjadi negara inferior.
"Isu dan permasalahan yang terjadi belakangan ini memang harus diselesaikan dan dikomunikasikan, salah satunya melalui jalur diplomasi baik pada tatanan pemerintah maupun orang per orang. Namun sebelum menyalahkan serta melihat kesalahan negara lain, hendaknya kita melihat apa yang terjadi di negara kita sendiri," kata Saur.
Selain Saur, Ketua Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Drs Tarman Azam juga menambahkan, jika saja Pemerintah Indonesia mampu menyediakan lebih banyak lapangan pekerjaan dapat dipastikan tidak akan ada lagi tenaga kerja Indonesia (TKI) terutama tenaga kerja wanita (TKW) yang terkena masalah di Malaysia.
Selain itu, dia mengatakan bahwa jika saja Pemerintah Indonesia mampu memberikan perhatian kepada warga Indonesia yang berada di daerah perbatasan serta sejak awal kedua Pemerintah menyelesaikan masalah perbatasan, maka kemungkinan untuk meminimalisir permasalahan antar kedua negara akan dapat dilakukan.
"Jika dikaji lebih dalam, penyelesaian konflik antarkedua negara ini seharusnya dilakukan dengan komunikasi yang lebih intensif. Jika Malaysia tidak mau untuk memulai maka Indonesialah yang harus memprakarsai," kata Tarman.
Ia menjelaskan, pembenahan perlu dilakukan untuk meningkatkan daya saing Indonesia sebagai salah satu negara besar di Asia Tenggara.
Setiap permasalahan bangsa baik dalam maupun luar negeri, pasti dapat diselesaikan asalkan memang memiliki kemamuan serta kemampuan. "Pembenahan diri dan introspeksi diri penting dilakukan untuk melihat potensi diri sebelum melihat persoalan diri," kata Direktur Utama Perum LKBN ANTARA, Dr Ahmad Mukhlis Yusuf.
"Masalah Indonesia dan Malaysia layaknya masalah suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga sehingga yang paling mengenal dan paham apa yang terbaik adalah kedua negara tersebut, dalam hal ini pemerintah serta didukung oleh masyarakat," kata Mukhlis.
(MDR/B010)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2010
