BI Bali: Kebijakan PPKM Darurat harus didukung semua pihak

Denpasar (ANTARA) - Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho mengatakan kebijakan PPKM Darurat harus mendapat dukungan semua pihak agar kasus COVID-19 terkendali dan semakin cepat perekonomian bangkit.

"Penerapan PPKM Darurat dapat dianalogikan sebagai 'jamu pahit', yang dalam jangka pendek terlihat kurang bersahabat bagi perkembangan ekonomi," kata Trisno Nugroho, dalam webinar bertajuk Memperkuat Resiliensi Dunia Usaha di Era PPKM di Denpasar, Kamis.

Namun, lanjut dia, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, dalam jangka panjang merupakan "obat mujarab", khususnya untuk membangkitkan perekonomian Bali.

"PPKM Darurat dapat membawa dampak positif apabila efektif mencapai tujuannya, yakni terkendalinya angka COVID-19. Dengan cepat terkendali, semakin cepat perekonomian kita bangkit," ujarnya.

Selain itu, ucap Trisno, vaksinasi COVID-19 juga harus terus digencarkan untuk memberikan optimisme terhadap pemulihan kondisi Indonesia ke depan, termasuk dalam hal perekonomian.

"Seperti yang sudah dilakukan pemerintah dengan target vaksinasi satu juta orang per hari, bahkan Bapak Presiden Jokowi mengarahkan untuk dinaikkan menjadi dua juta per hari pada Bulan Agustus nanti," ucapnya.

Di sisi lain, dalam masa yang penuh dengan ketidakpastian, terutama dalam pandemi COVID-19 seperti saat ini, peran data dan informasi, terutama melalui survei, menjadi hal yang penting.

"Data dan informasi tersebut berperan sebagai leading indicator penyusunan perkiraan perkembangan perekonomian ke depan yang pada akhirnya bermuara untuk menentukan arah kebijakan perekonomian nasional," ucapnya.

Bank Indonesia, kata Trisno, saat ini berupaya agar analisis dan penilaian yang disusun selalu berorientasi ke depan. Dengan demikian, kebijakan yang diambil dapat bersifat mengantisipasi atau mendahului situasi yang mungkin akan terjadi ke depan.

Untuk mencapai hal tersebut, pihaknya telah melakukan survei rutin dan insidental yang dilaksanakan di seluruh provinsi di Indonesia, termasuk Bali.

Beberapa survei yang dilakukan, yakni Survei Konsumen (SK) untuk mengetahui perkiraan konsumsi rumah tangga ke depan, Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) untuk mengetahui indikasi perkembangan kegiatan ekonomi di sektor riil secara triwulanan, dan Survei Penjualan Eceran (SPE) untuk melihat pergerakan nilai penjualan di tingkat eceran.

Di samping itu, Bank Indonesia Provinsi Bali juga menyelenggarakan survei insidental, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan data terkini, termasuk dampak bantuan sosial terhadap pola konsumsi kepada 160 responden masyarakat di Provinsi Bali yang menerima bantuan sosial dari pemerintah.

Dalam webinar itu juga menghadirkan pembicara ekonom senior dari Institute for Development Economy and Finance (INDEF) Dr Aviliani, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Rizky Ernadi Wimanda dan perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bali.