Makassar (ANTARA News) - Pengamat Hukum Internasional Universitas Hasanuddin, Prof Dr Aswanto, menyarankan Presiden segera mengambil tindakan untuk menjaga hubungan diplomatik dengan pemerintah Belanda, menyusul pembatalan kunjungannya ke Negeri Kincir Angin tersebut.
"Pembatalan kunjungan ini bisa saja menjadi problem di negara Belanda, sehingga berdampak pada hubungan diplomatik. Karena itu, Presiden mesti mengambil tindakan seperti klarifikasi, agar hubungan diplomatik kedua negara tetap terjaga," katanya di Makassar, Rabu.
Menurut dia, rencana kunjungan Presiden Yudhoyono ke Belanda merupakan undangan resmi dari Ratu Belanda, sehingga pembatalan itu pasti menimbulkan kekecewaan.
Hanya saja, kata dia, dampak pada hubungan diplomatik tersebut tidak begitu besar dan dalam waktu yang tidak begitu lama.
"Dampaknya bisa saja tidak terlalu besar, selama SBY bisa terus melakukan klarifikasi lebih lanjut kepada pihak Belanda untuk menjelaskan duduk persoalan," katanya.
Gangguan terhadap hubungan diplomatik ini bisa menjadi besar jika tidak ada tindakan lebih lanjut yang dilakukan.
"Akan sangat disayangkan jika terjadi gangguan, karena selama ini hubungan diplomatik kedua negara sangat harmonis," tuturnya.
Apalagi, lanjutnya, jika hal tersebut hanya dikarenakan pembatalan kunjungan.
Menurut dia, mengingat hal itu merupakan undangan resmi, tentunya pihak Belanda sudah mempersiapkan pengamanan sesuai dengan standar pengamanan kepala negara.
"Dengan begitu, pada dasarnya SBY sebenarnya tidak perlu khawatir akan tindakan-tindakan yang mengancam keselamatannya," imbuhnya.
Ia menambahkan, meskipun begitu, tentunya SBY memiliki berbagai pertimbangan lain sehingga membatalkan kunjungan secara mendadak.
"Sebenarnya ada situasi yang cukup dilematis. Akan sangat tidak elegan jika pada saat SBY berkunjung dan ternyata pengadilan HAM melakukan pemeriksaan," ujarnya.
Pemeriksaan ini, menurutnya, bisa saja dilakukan, mengingat negara sama sekali tidak bisa melakukan intervensi terhadap pengadilan HAM.
Menurutnya, SBY jelas tidak meragukan persiapan negara Belanda dalam menyambut kunjungan tersebut, khususnya dalam hal pengamanan.
"Hanya saja, yang menjadi kekhawatiran adalah jika ada pihak-pihak yang melakukan tindakan yang tidak diinginkan," tandasnya.
Ia mengatakan, kasus seperti ini juga sama dengan pembatalan kunjungan Presiden AS Barrack Obama ke Indonesia.
Saat itu, Obama langsung mengklarifikasikan alasannya batal berkunjung, sehingga tidak menimbulkan gangguan hubungan diplomatik.
(ANT103/A041)
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2010
