London (ANTARA News) - Pemerintah Indonesia harus mengambil sikap tegas bila sudah menyangkut harga diri dan martabat bangsa, kata Minister Counsellor, Penerangan, Sosial dan Budaya Kedutaan Besar RI di Den Haag, Firdaus Dahlan.
Penundaan kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Belanda merupakan sikap tegas yang diambil oleh pemerintah RI, kata Dahlan kepada koresponden ANTARA News London pada Selasa malam.
"Kunjungan Presiden Yudhoyono ke Belanda ditunda, bukan dibatalkan," ujarnya.
Duta Besar Indonesia untuk Belanda, J.E. Habibie mengatakan penundahan kunjungan Presiden Yudhoyono ke Belanda berkaitan dengan sidang kilat pengadilan Den Haag atas permohonan wakil Republik Maluku Selatan (RMS) yang menuduh Presiden ikut bertanggung jawab terhadap masalah pelanggaran HAM di Maluku.
"Adalah tidak enak bagi Presiden saya kalau ia divonis," kata Dubes Habibie.
Kalau sidang itu dibatalkan, Presiden masih bisa berangkat ke Belanda, ujarnya seperti dilaporkan oleh Radio Belanda.
Terkait ancaman John Wattilette yang mengaku sebagai presiden RMS di pengasingan terhadap kunjungan Presiden RI 6-8 Oktober, Dubes Habibie telah menghubungi para sahabatnya di lingkungan elit politik di negara Eropa.
"Mereka Pada dasarnya memberikan jaminan penuh atas keselamatan Presiden Yudhoyono saat berkunjung ke Belanda," katanya.
Jaminan
Jaminan keamanan disampaikan secara langsung oleh Menteri Kehakiman Belanda Hirsh Balin kepada Dubes Habibie. Dubes mengemukakan pemerintah Belanda sepenuhnya menjamin keamanan dan keselamatan Presiden saat berkunjung ke Belanda dan Pemerintah Belanda sekali lagi mempertegas posisinya untuk tidak mengakui RMS.
Posisi Pemerintah Belanda juga dipertegas oleh PM Jan Peter Balkenende yang memberikan jaminan tidak akan terjadi apa-apa selama lawatan Presiden ke Belanda.
Untuk itu, menurut Dubes Habibie, mengingat pemerintah RI sudah mendapatkan jaminan tertinggi dari pemerintah Belanda atas keselamatan Presiden, sangat diharapkan kunjungan Presiden yang sudah lama ditunggu ke Belanda tidak akan terganggu.
Kendati sudah ada jaminan bahwa tidak ada ancaman apa pun terhadap Presiden SBY, namun vonis pengadilan secara psikologis akan mengganggu .
Dalam wawancara dengan Radio Nederland, mantan Menteri Luar Negeri Belanda, Ben Bot, sangat mengharapkan kunjungan tetap dilangsungkan, jika perlu dipersingkat.
Menurut Bot, kejadian ini juga menggambarkan hubungan antara Den Haag-Jakarta.
Dikatakannya, hubungan kedua negara berjalan baik itu baik namun ibaratnya tetap seperti berjalan di atas kulit telur.
Dalam percakapan lewat telepon dengan Dubes Habibie Senin malam, Bot mengatakan, jika kunjungan tetap dilangsungkan, juga kalau dipersingkat, pemerintah Belanda harus menjelaskan bagaimana sikapnya terhadap RMS.
Menurut dia, aksi RMS hanya didukung minoritas orang Maluku di Belanda, dan RMS bukan merupakan suatu isu lagi.
(M016/A011)
Pewarta:
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2010
Jangan samakan hukum di Belanda dan hukum di Indonesia yang bisa dipermainkan.
Dulu di jajah Belanda (eropa) Sekarang di jajah Timur tengah terutama Arab.
Dikeruk Hartanya tiap tahun nggak terasa,di acak2 di perkosa TKWnya nggak bisa protes,Rakyat yg dinegaranya sendiri dijadikan jombee (jadi teroris) nggak bisa berbuat apa2.
Hanya diancam laknat awloh stw udah pada nunduk ketakutan.
Kita akui saja emang bangsa kita masih terlalu Terbelakang primitip,kurang pendidikan dan wawasan.
sami mawon bodho.
Dulu di jajah Belanda (eropa) Sekarang di jajah Timur tengah terutama Arab.
Dikeruk Hartanya tiap tahun nggak terasa,di acak2 di perkosa TKWnya nggak bisa protes,Rakyat yg dinegaranya sendiri dijadikan jombee (jadi teroris) nggak bisa berbuat apa2.
Hanya diancam laknat awloh stw udah pada nunduk ketakutan.
Kita akui saja emang bangsa kita masih terlalu Terbelakang primitip,kurang pendidikan dan wawasan.
sami mawon bodho.