Jakarta (ANTARA News) - Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mendukung penundaan kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Belanda.
"Saya mendukung penuh penundaan kunjungan Presiden Yudhoyono ke Belanda. Bahkan, kalau tidak ada penjelasan yang memadai dari pihak Belanda, pembatalan kunjungan adalah alternatif yang perlu dipikirkan," kata Anas di Jakarta, Selasa.
Ia menambahkan, eksistensi Republik Maluku Selatan (RMS) di Belanda sampai sekarang mengesankan "dipelihara" atau setidaknya diberi "angin" oleh Belanda.
Ia juga meminta kepada Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa untuk segera meminta penjelasan dari Dubes Belanda di Indonesia untuk menjelaskan apa yang terjadi di Belanda sehingga Presiden Yudhoyono batal berkunjung ke Belanda.
"Sebaiknya Kemlu RI segera meminta penjelasan Dubes Belanda di Jakarta untuk menjelaskan apa yang terjadi di Belanda. Sebagai negara yang banyak `hutang sejarah` kepada Indonesia, Belanda mestinya mengerti dan memahami marwah dan harga diri bangsa Indonesia serta menghormati kedaulatan negara Indonesia," kata Anas.
Namun Wakil Ketua DPR Pramono Anung menyesalkan batalnya kunjungan Presiden Susilo Bambang ke Belanda.
"Sangat disayangkan bahwa rencana yang sebenarnya menjadi sejarah bagi diplomasi Indonesia-Belanda, akhirnya tidak terjadi kembali karena dibatalkan," kata Pramono.
Mantan Sekjen PDIP itu mengatakan, batalnya kunjungan Presiden Yudhoyono akan menjadi persoalan baru dan akan dipolitisasi oleh sebagian dunia internasional.
"Ini pasti akan dipolitisasi di dunia internasional kalau Presiden Indonesia tidak berani hadir. Itu akan menjadi persoalan baru. Yang disayangkan siapa yang `ngatur` sampai waktunya bersamaan dengan pengadilan di Den Haag," kata Pramono.
Ia juga menyesalkan apa yang terjadi dikarenakan tidak adanya pengaturan yang jelas dari pihak Istana.
Ia menilai kunjungan Presiden ini telah melakukan persiapan yang matang.
"Sudah ada tim advance dan mereka sudah tahu kalau memang harus ada pembatalan, tidak dengan cara seperti ini dimana Presiden sudah di lapangan terbang. Ini benar-benar menciderai rasa kebanggaan kita sebagai bangsa," katanya.
Apapun masalah ini, kata Pram, Presiden adalah simbol negara. Tentunya dengan berbagai pertimbangan memutuskan tidak berangkat. Hal ini akan membuat Indonesia dalam pandangan global dunia internasional, ada sesuatu.
Anggota Komisi I DPR RI Effendy Choirie mengatakan, apa yang dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk kepentingan bangsa.
"Dalam konteks kepentingan nasional, harga diri bangsa, maka kita dukung," kata Effendy Choirie.
Ia menambahkan, kalau batal berangkat karena takut didemo karena ada info intelijen atau surat kabar, hal itu ada aturannya.
Politisi dari PKB itu menambah, Belanda itu adalah negara pelanggar HAM sepanjang sejarah di dunia.
"Ya bagus `gak usah ke sana, Belanda itu sudah melanggar HAM menjajah kita beratus tahun, sekarang `ngancam-ngancam`, melanggar HAM. Belanda itu sudah melanggar HAM sepanjang sejarah. Belanda punya utang `gak dibayar, negara lain ada kompensasi terhadap mantan negara jajahannya, cuma Belanda ini yang `gak," kata Gus Choi.(*)
(ANT-134/S023/R009)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010
