Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan kepada Menteri Pertahanan dan Panglima TNI agar pembangunan Markas Komando Pusat Misi Perdamaian TNI di Sentul, Bogor, Jabar, segera dituntaskan.
Dalam pidatonya pada peringatan HUT ke-65 TNI di Jakarta, Selasa, ia mengatakan, TNI harus memiliki kemampuan dalam menjalankan setiap perdamaian di mana pun yang dilanda konflik.
"Karena itu, saya menginstruksikan kepada Menteri Pertahanan dan Panglima TNI untuk segera menuntaskan pembangunan Markas Komando Pusat Misi Perdamaian TNI, lengkap dengan personelnya sebagai kekuatan siaga senantiasa," katanya.
Presiden mengingatkan, Indonesia telah mendapat kepercayaan internasional untuk menjaga dan memelihara perdamaian dunia sebagai pasukan penjaga perdamaian di bawah payung PBB.
Indonesia, lanjut Kepala Negara, akan terus mengawal perdamaian penciptaan dan pemeliharaan perdamaian kawasan, dan internasional.
"Indonesia bahkan bersama negara-negara ASEAN telah sepakat untuk menyelesaikan setiap persoalan di antara sesama negara ASEAN dengan damai, melalui jalur politik dan diplomasi," ujarnya.
Terkait misi yang diemban untuk menciptakan dan mendukung perdamaian dunia, TNI harus memiliki kemampuan dan profesionalitas yang memadai untuk menjalankan misi perdamaian tersebut, kata Presiden.
Presiden Yudhoyono berharap, selain mempersiapkan TNI untuk lebih berkemampuan dan profesional menjalankan misi perdamaian, Pusat Misi Perdamaian TNI diharapkan mampu pula melatih kesiapsiagaan TNI dalam mengantisipasi dan menghadapi beragam aksi terorisme dan penanganan bencana alam.
Markas Komando Pusat Misi Perdamaian TNI yang akan digunakan sebagai tempat latihan dan penyiapan "standby force" bagi kepentingan operasi militer selain perang, seperti penanggulangan bencana atau yang lainnya.
Sebelumnya, Sekjen Kementerian Pertahanan Marsekal Madya TNI Eris Herryanto, mengatakan Pembangunan Markas Komando Pusat Misi Perdamaian merupakan keinginan pemerintah agar peran Indonesia di mata dunia dapat ditingkatkan terutama dalam perdamaian dunia.
Di Pusat Misi Perdamaian PBB tersebut, kemampuan dan profesionalitas TNI akan diasah sesuai standar PBB untuk menjalankan misi perdamaian dunia.
Ia mengatakan, pembangunan tahapan Markas Komando Pusat Misi Perdamaian TNI itu telah memasuki tahap penandatanganan dan penyerahan sertifikat serta pembayaran pertama tanah di Desa Hambalang Sukahati, Kabupaten Bogor yang akan menjadi lokasi markas komando tersebut.
"Karena lahan itu adalah milik dari PT Buana Estate, maka terjadilah tahapan-tahapan dalam proses serah terima antara PT Buana Estate dengan Kementerian Pertahanan," papar Eris.
(R018/C004/S026)
Pewarta:
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2010
Oleh karena itu, saya sebagai warga negara ikut mendukung adanya Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI yang baru-baru ini ditinjau oleh Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pada saat bersamaan saya sedang menulis buku Bapak Letjen (Purn) Rais Abin. Beliau adalah Panglima Pasukan Perdamaian PBB (UNEF) di Timur Tengah 1976 - 1979. Peranannya sebagai seorang Panglima yang membawahi beberapa negara, sungguh membawa nama harum bangsa Indonesia. Pembangunan itu juga diharapkan mampu melahirkan kembali panglima-panglima seperti Bapak Rais Abin. Jangan hanya cukup sekali.
Di samping itu, ya, sebagai orang yang pernah di Majalah Veteran, meski tidak lama dan hanya menerbitkan tiga majalah, saya mendukung agar mantan pasukan perdamaian PBB diharapkan menjadi anggota Veteran, karena kalau tidak, suatu ketika anggota-anggota Legiun Veteran RI (LVRI) semakin berkurang karena sudah banyak yang uzur. Contohnya Pak Rais ABIN, Ketua Umum LVRI, usianya akan memasuki tahun ke 85.Kalau berbicara semangat tidak diragukan lagi seperti Pak Rais yang diusia tersebut masih sehat. Tetapi secara alamiah dan jangka panjang, siapa yang menggantikan beliau jika tidak ada penambahan anggota, karena perang di Indonesia tidak ada lagi dan bangsa Indonesia lebih mengutamakan perdamaian? LVRI masing dianggap penting karena hanya LVRI yang pembentukannya berdasarkan Surat Keputusan Presiden. Semoga LVRI tetap langgeng, karena banyak pemikiran-pemikiran positip yang muncul dari lembaga tersebut demi kepentingan bangsa dan negara.