Ketua DPD imbau pendekatan humanis digunakan saat operasi PPKM Darurat

Jangan gunakan kekerasan kepada warga, baik itu lisan maupun fisik

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI La Nyalla Mahmud Mattalitti mengimbau para petugas gabungan untuk melakukan pendekatan humanis saat operasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

"Sejak awal PPKM Darurat diberlakukan, saya sudah mengingatkan agar petugas menjalankan tugasnya secara humanis. Banyak masyarakat yang kondisinya sudah sulit akibat pandemi. Dengan PPKM Darurat membuat masyarakat yang mencari nafkah dengan mengandalkan pemasukan harian, menjadi semakin kesusahan. Maka penting sekali agar petugas lebih sensitif ketika mengingatkan pelanggar," ujar La Nyalla dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

Menurut La Nyalla, petugas gabungan TNI, Polri dan Satpol PP harus mengetahui sektor-sektor yang seharusnya mendapatkan prioritas dalam operasi PPKM Darurat. Ketika petugas memahami sektor-sektor esensial, nonesensial dan kritikal, berdasarkan Inmendagri No 15/Tahun 2021, maka keributan bisa terhindari.

Selain itu, jika petugas menemukan masyarakat melakukan pelanggaran, Senator asal Jawa Timur itu mengatakan penindakan harus dilakukan secara humanis.

"Boleh saja penindakan dilakukan, termasuk penangkapan. Tapi harus dipastikan dahulu jika hal tersebut merupakan langkah terakhir. Tetap utamakan pendekatan humanis, agar masyarakat tidak merasa tertekan dalam kondisi yang memang sulit. Di sinilah sensitivitas dibutuhkan. Tindakan tegas bisa dilakukan petugas jika ada situasi yang membahayakan," kata La Nyalla.
Baca juga: Ketua DPD RI minta pejabat dukung pelaksanaan PPKM darurat

Mantan Ketua Umum PSSI ini mengingatkan, bila petugas kaku dan mengingatkan warga secara kasar dalam pelaksanaan PPKM Darurat, akan timbul narasi yang kurang baik bagi Pemerintah. Untuk itu, petugas tidak bisa hanya melihat pelaksanaan PPKM Darurat dari kacamata hitam dan putih saja.

La Nyalla mengakui penertiban PPKM Darurat memerlukan ketegasan agar masyarakat mematuhi aturan. Tetapi, di sisi lain, petugas juga harus memikirkan bagaimana kondisi masyarakat, khususnya yang berada di kelas bawah.

"Ada atau tidak ada PPKM Darurat, mereka tetap harus bekerja untuk menafkahi keluarganya. Dan ingat, tidak semua jenis pekerjaan bisa work from home," ujar La Nyalla.

La Nyalla menyatakan banyak masyarakat yang terpaksa tetap harus keluar rumah agar mendapatkan penghasilan. Selain itu, di media sosial juga sudah mulai banyak pandangan negatif akibat ketidakpekaan petugas saat melakukan penertiban dalam pelaksanaan PPKM Darurat.

"Hal ini harus dihindari," ujarnya.

La Nyalla meminta pimpinan TNI/Polri dan kepala daerah memberikan pemahaman lebih mendalam kepada petugas pelaksana penertiban PPKM Darurat di lapangan.

Menurutnya, petugas harus selalu diingatkan supaya mengedepankan unsur humanis saat berhadapan dengan masyarakat.

"Jangan gunakan kekerasan kepada warga, baik itu lisan maupun fisik dalam setiap operasi terkait PPKM Darurat. Kalau pertikaian terus-menerus terjadi saat adanya penertiban, PPKM bukan tidak mustahil bisa gagal dan justru menjadi bumerang bagi Pemerintah," kata La Nyalla mengingatkan.
Baca juga: Ketua DPD minta bansos PPKM Darurat segera disalurkan
Baca juga: LaNyalla minta pengusaha pelanggar PPKM disanksi tegas