"Saya rasa tidak fair kalau masalah yang sebesar itu dibebankan tanggung jawabnya kepada Timur yang saat itu menjabat sebagai Kapolres Jakarta Barat," katanya di Jakarta, Senin.
Menurut Usman, saat kerusuhan itu terjadi komando keamanan ada di tangan militer dan kebijakan untuk melarang mahasiswa ke luar kampus ada di pucuk pimpinan ABRI.
"Sebagai aktivis mahasiswa di saat itu saya dan beberapa kawan berkomunikasi dengan Timur Pradopo, termasuk saat pecah kasus Semanggi dan ia membantu kami menembus barikade aparat militer dan polisi saat itu masih ABRI, dengan mobil hartopnya," katanya.
Usman menilai, secara personal figur Timur ada keberpihakan moral pada gerakan mahasiswa saat itu.
Koordinator Kontras mengharapkan Kapolri baru harus harus mau dikontrol oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
"Kapolri baru harus berani menghukum anggota yang tersangkut perkara hukum dan berkomitmen penuh menghormati HAM dan melindungi kelompok minoritas yang diperlakukan sewenang-wenang," kata Usman.
(S035/A041)
Pewarta:
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2010
