"Energi berkeadilan harus menjadi prioritas utama KESDM karena saat ini masih banyak rakyat pedesaan yang membutuhkan listrik. Jangan sampai karena adanya persoalan di tubuh Dirjen Listrik yang menjadi tersangka oleh KPK menjadikan program ini terhenti," ujar Ketua Komunitas Hemat Energi Indonesia, Ismet Rauf di Jakarta, Senin.
Program ini terhenti, akibat KPK telah menetapkan tersangka kepada dirjen dan pimpinan proyek pada pekerjaan tahun 2007, 2008 dan 2009 sehingga semuanya menjadi takut untuk melanjutkannya.
Padahal tingkat elektrifikasi listrik terpasang di Indonesia baru sebesar 66 persen, sehingga masih ada sekitar 34 persen lagi masyarakat yang tinggal di desa-desa terpencil belum menikmati listrik, katanya.
Dengan adanya program proyek solar home ini lanjut Ismet, kekurangan listrik di pedesaan lambat laun bisa dikikis. Termasuk juga dengan mensosialisasikan penggunaan lampu hemat energi akan menguntungkan semua pihak, baik PLN selaku produsen maupun masyarakat bisa hemat biaya bahkan kelebihan kapasitas listrik yang ada bisa disalurkan ke tempat lainnya, sehingga desa-desa pun bisa terjamah listrik.
"Proyek ini harus tetap berlangsung karena manfaatnya sangat dibutuhkan rakyat pedesaan dan saya harap pimpinan proyek tidak perlu kuatir dalam menjalankan program ini selama sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku," tegasnya.
Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Darwin Zahedy Saleh, mengatakan pihaknya secara hati-hati mempertimbangkan pelaksanaan program tersebut baik dari segi administrasi dan koridor perundang-undangan yang berlaku serta mengkoordinasikannya dengan Kemenko Perekonomian dan BPKP.
Dikatakan, program proyek solar home system yang sesuai dengan Inpres No 1 tahun 2010 tentang percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional tahun 2010, merupakan salah satu program prioritas Kementerian ESDM.
Kementerian ESDM telah melaksanakan 25 target program prioritas. Namun, dua target program prioritas di antaranya mendapatkan penilaian mengecewakan yaitu pemasangan PLTS 50 WP tersebar di 32 provinsi dengan total kapasitas 3,55 MW dan pembangunan PLTMH dengan kapasitas 1,53 MW. (*)
(T.F004/B012/R009)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010
