Iskindo: Konsumen global makin kritis terhadap produk pangan perikanan

Mereka juga ingin memastikan bahwa ikan yang dimakan tidak terkait IUU fishing, ditangkap dengan cara-cara yang baik, dan tidak terkait dengan slavery

Jakarta (ANTARA) - Ketua Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (Iskindo) Zulficar Mochtar mengingatkan bahwa konsumen global saat ini semakin kritis terhadap produk pangan perikanan yang mereka santap, termasuk berbagai aspek terkait hal tersebut.

"Kebutuhan buyer (pembeli) tidak sekadar untuk makan ikan, tetapi mereka juga ingin memastikan bahwa ikan yang dimakan tidak terkait IUU fishing, ditangkap dengan cara-cara yang baik dan tidak terkait dengan slavery (perbudakan)," katanya dalam webinar "Menuju Pengelolaan dan Keberlanjutan Produksi Ikan Tuna di Indonesia" di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, perubahan pola konsumen global ini juga harus diperhatikan antara lain mengingat masih tingginya tingkat praktik IUU fishing atau penangkapan ikan dengan cara-cara ilegal.

Sedangkan, permasalahan dalam penangkapan ikan di Indonesia, ujar dia, juga mencakup sistem rantai dingin yang produksi atau hasil tangkapannya banyak di wilayah timur, tetapi lebih banyak infrastrukturnya yang memadai seperti cold storage di barat.

Untuk itu, ia mengimbau perlunya total football atau keterlibatan berbagai pihak seperti dalam pengumpulan data yang akurat dan peningkatan kapasitas sektor perikanan, dari berbagai pihak terkait untuk dapat menyelamatkan bidang perikanan tuna berkelanjutan agar bisa terus dinikmati hingga generasi mendatang ke depannya.

Pembicara lainnya, Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Trian Yunanda menyatakan pihaknya sedang dalam tahap penyelesaian akhir untuk revisi rencana pengelolaan perikanan tuna, cakalang, dan tongkol yang berkelanjutan di Tanah Air.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Perikanan Pole & Line dan Handline Indonesia (AP2HI) Janti Djuari menyatakan pihaknya ingin meningkatkan kesadaran dan mengenalkan kepada pasar global terhadap perikanan tuna berkelanjutan dari Indonesia yang menggunakan alat tangkap ramah lingkungan.

AP2HI, lanjutnya, juga telah mendapatkan sertifikat MSC terkait pengelolaan ikan berkelanjutan pada 26 Januari 2021.

Sedangkan, praktisi perikanan tuna Her Sugandhi mengingatkan bahwa pembenahan data adalah kunci dalam perikanan tuna yang berkelanjutan.

Sugandhi memaparkan sejumlah strategi dalam mengoptimalkan peningkatan ekspor ikan tuna di Indonesia adalah dengan memastikan praktik penangkapan ikan dilakukan secara berkelanjutan, serta menekankan pentingnya aspek ketelusuran yang merupakan keharusan dalam pasar ekspor.

Sebelumnya terkait tuna, KKP telah menggelar pelatihan diseminasi teknologi dan produk pascapanen berupa pembekalan teknik penanganan dan pemeringkatan tuna segar termasuk untuk ekspor, bagi para pembina mutu tuna di Sulawesi Utara.

"Kegiatan ini sangat penting untuk mendukung peningkatan kualitas komoditas tuna Indonesia, khususnya yang diproduksi oleh Provinsi Sulawesi Utara, agar dapat bersaing terutama di pasar ekspor," kata Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Artati Widiarti.

Ia mengemukakan bahwa langkah ini sebagai upaya menjaga produktivitas ekspor ikan tuna dari Sulawesi Utara, di mana provinsi ini dikenal sebagai penghasil tuna dengan kualitas baik dan jumlah yang melimpah.

Upaya tersebut, lanjutnya, sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono untuk menjaga mutu produk perikanan, termasuk komoditas ekspor guna memastikan keamanan pangan dan menjaga kepercayaan pasar internasional.

Berdasarkan data KKP, terdapat 91 Unit Pengolahan Ikan (UPI) tuna di Provinsi Sulawesi Utara, yang terdiri dari 58 perusahaan pembekuan, 5 pengalengan, 1 pengolahan lainnya, dan 27 perusahaan yang menangani produk tuna segar dan olahan turunannya. Dari jumlah tersebut, 56 UPI yang tercatat masih aktif.