Presiden Jokowi: Vaksin adalah "global public goods"

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa vaksin merupakan "global public goods" sehingga harus diperluas aksesnya kepada seluruh negara di dunia.

"Vaksin sebagai 'global public goods' jangan hanya menjadi slogan, Indonesia mendorong agar kita melakukan percepatan realisasi kesetaraan akses vaksin bagi semua negara," kata Presiden Jokowi saat memberikan pandangannya terkait SDGs pada Forum Tingkat Tinggi Dewan Ekonomi Sosial PBB (ECOSOC) secara virtual pada Rabu.

Penyebarluasan akses vaksin tersebut menurut Presiden Jokowi termasuk melalui berbagi dosis melalui "COVID-19 Vaccines Global Access (COVAX) facilities".

"Pemenuhan kebutuhan pendanaan vaksin multilateral, peningkatan produksi vaksin global termasuk melalui TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) weaver, penguatan global 'supply chain' vaksin termasuk menghilangkan hambatan ekspor, hambatan bahan baku vaksin, dan peningkatan diversifikasi dan volume produksi vaksin termasuk di negara berkembang," ungkap Presiden.

Menurut Presiden, semua negara harus ikut membuat dunia segera pulih dari pandemi.

"Vaksin adalah harapan untuk mempercepat dunia keluar dari krisis kesehatan ini. Akses yang adil dan merata terhadap vaksin harus dijamin namun hingga saat ini kita melihat kesenjangan akses vaksin masih sangat lebar," tegas Presiden.

Selain vaksin, Presiden Jokowi menyampaikan perlunya meningkatkan perhatian dan bantuan kepada kelompok rentan akibat lambatnya kegiatan perekonomian.

"Semua lapisan masyarakat terdampak akibat pandemi terutama bagi kelompok rentan, untuk itu jaminan dan perlindungan sosial merupakan bagian penting upaya pemulihan dari pandemi," ungkap Presiden.

Di Indonesia, menurut Presiden, pemerintah telah mengalokasikan 28,5 miliar dolar AS untuk bantuan sosial dan tidak kurang dari 9,8 juta unit usaha mikro telah menerima bantuan keberlanjutan usaha

Hal ketiga, menurut Presiden Jokowi, ekonomi dunia harus pulih secara bersama-sama.

"Beberapa negara di dunia telah mencatat pertumbuhan positif namun itu akan bermanfaat jika terjadi secara bersamaan. Roda perekonomian dunia harus mulai bergerak bersama tanpa mengorbankan aspek kesehatan," tambah Presiden.

Percepatan pemulihan ekonomi harus dilakukan dengan tetap mengutamakan kesehatan serta pembangunan berkelanjutan.

"Ke depan kita harus mendorong investasi dalam pemulihan yang berketahanan, berkeadilan, dan hijau, 'a resilient, just and green recovery'," ungkap Presiden.

Untuk dapat mencapai hal tersebut, kata Presiden, dukungan negara maju dalam transisi ekonomi hijau di negara berkembang harus diperkuat dan pembangunan yang lebih berkelanjutan inklusif dan "pro poor" harus menjadi landasan.

Terakhir, kemitraan global harus diperkuat dengan prinsip "no one left behind".

"Kita harus berkomitmen untuk menghindari 'me first policy'. Mari kita bangun kepercayaan dan solidaritas untuk mencapai tujuan bersama," kata Presiden.

Semangat tersebut, menurut Presiden Jokowi, dibawa Indonesia pada Presidensi G20 Indonesia 2022 dengan tema "Recover Together, Recover Stronger".

"Visi ini akan mengedepankan semangat kepemimpinan kolektif global untuk pemulihan dari pandemi dan pertumbuhan dunia yang inklusif," ungkap Presiden.

Apalagi waktu yang tersedia bagi kita untuk mencapai target Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 tinggal kurang dari 9 tahun.

"Pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia semakin mempersulit pencapaian target SDGs tersebut bahkan berbagai kemajuan selama ini yang kita capai telah tergerus akibat pandemi," tambah Presiden.

Di dunia saat ini ada 255 juta orang kehilangan pekerjaan, 110 juta orang kembali ke jurang kemiskinan, dan 83- 132 juta orang terancam kelaparan dan mengalami malnutrisi.

"Dalam situasi yang sulit seperti ini 'business as usual' tidak bisa dilanjutkan, kerja sama dan solidaritas harus dipertebal dan inovasi harus ditingkatkan dan 'no country can progress until all country progress'," jelas Presiden.