Penurunan mobilitas PPKD Darurat di bawah 30 persen disorot Ketua MPR

Saya meminta pemerintah daerah memberikan dukungan terhadap kebijakan pemerintah pusat dengan pertimbangan kearifan lokal, juga bekerja sama dengan petugas baik TNI maupun Polri

Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR Bambang Soesatyo mencermati penurunan mobilitas masyarakat selama pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat masih di bawah 30 persen.

Dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa, Bamsoet, panggilan karib Bambang Soesato, meminta pemerintah daerah memberikan dukungan terhadap kebijakan PPKM Darurat yang diterapkan pemerintah pusat.

"Saya meminta pemerintah daerah memberikan dukungan terhadap kebijakan pemerintah pusat dengan pertimbangan kearifan lokal, juga bekerja sama dengan petugas baik TNI maupun Polri untuk tetap berupaya menekan pergerakan atau mobilitas masyarakat demi mencegah penyebaran COVID-19 yang lebih masif dengan memperluas titik-titik penyekatan, yang diiringi dengan pengawasan ketat oleh aparat," katanya.

Dia meminta pemerintah bersama aparat untuk menggencarkan sosialisasi terkait Surat Edaran yang telah ditetapkan melalui SE Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas SE Menhub Nomor 43 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Darat pada Masa Pandemi COVID-19.

Selain itu juga SE Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan atas SE Menhub Nomor 42 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Perkeretaapian pada Masa Pandemi COVID-19, yang bertujuan menekan perjalanan orang dengan transportasi darat, penyeberangan dan perkeretaapian khususnya di kawasan aglomerasi.

Ia juga meminta pemerintah daerah, khususnya di daerah penyangga, untuk dapat menyesuaikan dan mengikuti regulasi yang sudah ditetapkan tersebut, agar upaya pembatasan mobilitas masyarakat yang dilakukan pemerintah melalui kebijakan PPKM Darurat berjalan optimal.

Pemerintah juga dinilai perlu untuk mengevaluasi secara berkala setiap implementasi kebijakan yang dikeluarkan, mengingat selayaknya dalam setiap penerapan kebijakan baru harus dilakukan pengecekan ulang, apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan target yang direncanakan.

"Saya juga meminta semua pihak mendukung penuh kebijakan PPKM Darurat agar pelaksanaannya efektif. Sebab, perlu kerja sama seluruh elemen masyarakat untuk membebaskan Indonesia dari ancaman COVID-19," demikian Bambang Soesatyo.