Merger Chandra Asri-Tri Polyta Pacu Daya Saing

Jakarta (ANTARA News) - Merger dua produsen petrokimia nasional, PT Chandra Asri dengan PT Tri Polyta Indonesia Tbk, diprediksi bakal memperkuat daya saing industri petrokimia nasional, menyusul rencana kedua perusahaan membangun kilang minyak.

"Kalau kilang dibangun, impor NAFTA dan produk petrokimia lainnya dapat diturunkan," ujar Sekretaris Jenderal Inaplas Fajar AD Budiyono di Jakarta, Minggu.

Saat ini, impor produk dari hulu ke hilir masih tinggi karena produsen hulu masih mengimpor bahan baku nafta. Impor baru dapat dipangkas jika industri nasional memiliki akses nafta di dalam negeri.

Data Inaplas menyebutkan, impor NAFTA sepanjang 2010 diproyeksi mencapai 2,08 juta ton senilai 1,66 miliar dolar AS. Jumlah tersebut melonjak 30 persen dibanding 2009 sebesar 1,02 miliar dolar.

Fajar menerangkan, selama ini produsen petrokimia masih kesulitan dalam mencari pasokan nafta di pasar domestik. Sebab, BUMN migas, PT Pertamina, justru lebih memilih mengekspor nafta.

"Produsen siap saja bekerja sama dengan Pertamina untuk mendapatkan jaminan pasokan bahan baku. Saat ini hanya Pertamina yang boleh bangun kilang," tuturnya.

Di sisi lain, Fajar menyatakan, pemerintah diminta memberikan kepastian iklim usaha di sektor petrokimia dengan menerbitkan berbagai insentif fiskal dan nonfiskal.

Insentif ini diyakini akan mendorong investor membangun kilang nafta yang nantinya akan menarik investasti di subsektor hulu (upstream) dan antara (midstream).

"Tapi, upaya konkret pemerintah merealisasikan insentif tersebut hingga saat ini belum terlihat," katanya.

Insentif fiskal yang dibutuhkan dapat berupa pemotongan pajak serta insentif untuk mendorong investasi dalam pembangunan kilang minyak di dalam negeri.

"Selain itu, industri ini butuh realisasi tax holiday (fasilitas fiskal) dalam jangka waktu tertentu, penghapusan retribusi daerah, kepastian pasokan dan kestabilan harga listrik, penghapusan bea masuk (BM) mesin dan peralatan produksi hingga PPN-DTP (pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah," lanjutnya.
(ANT258*R016/S004)