Pemerintah perlu pacu industrialisasi, hindari "middle income trap"

Indonesia hanya melakukan strategi industrialisasi sejak awal 1980 sampai akhir 1990. Ke sininya tidak ada grand design, tidak ada blue print dan tidak ada peta jalan yang konkrit

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didin S Damanhuri meminta pemerintah mendorong industrialisasi nasional melalui pembentukan peta jalan atau roadmap yang jelas.

Didin menyatakan peta jalan industrialisasi nasional ini akan menjadi kunci untuk mengeluarkan Indonesia dari jebakan status negara berpendapatan menengah atau middle income trap.

“Indonesia hanya melakukan strategi industrialisasi sejak awal 1980 sampai akhir 1990. Ke sininya tidak ada grand design, tidak ada blue print dan tidak ada peta jalan yang konkrit,” katanya dalam diskusi daring di Jakarta, Selasa.

Didin mengatakan sebenarnya Indonesia telah melakukan strategi industrialisasi sejak 1980 sampai 1990, namun saat ini peta jalannya semakin tidak konkrit.

Menurutnya, hal ini menyebabkan Indonesia terjebak sebagai negara berpendapatan menengah, bahkan turun status dari menengah ke atas menjadi menengah ke bawah.

Terlebih lagi, ia menuturkan Indonesia juga tertinggal jauh dari Malaysia dan Korea Selatan yang sama-sama memulai industrialisasi pada awal 1980, namun kedua negara tersebut dinilai lebih konsisten.

Ia menyebutkan Indonesia, Korea Selatan, dan Malaysia, memulai industrialisasi pada 1980-an dengan angka pendapatan per kapita yang sama yakni sekitar 70 dolar AS.

Di sisi lain pendapatan per kapita Korea Selatan pada 2019 telah mencapai 33.000 dolar AS dan turun pada 2020 menjadi 31.500 dolar AS. Sementara Malaysia 12.500 dolar AS pada 2019 dan turun menjadi 11.500 dolar AS pada 2020 akibat pandemi.

“Indonesia tadinya kita sudah masuk negara kelas menengah walaupun masih paling bawah 4.050 dolar AS, kemudian faktor pandemi kembali turun ke low income country 3.570 dolar AS,” jelasnya.

Tak hanya terkait peta jalan industrialisasi, Didin menjelaskan beberapa faktor penunjang Indonesia tertinggal dari kedua negara itu adalah jumlah penduduk yang mencapai sekitar 280 juta jiwa.

Kemudian letak geografis Indonesia yang terdiri dari kepulauan sekaligus adanya heterogenitas paling beragam di dunia, sehingga tak jarang menyebabkan terjadinya ketimpangan.

Oleh sebab itu Didin mendorong pemerintah untuk membentuk suatu peta jalan yang jelas sehingga dapat dilakukan evaluasi dari waktu ke waktu mengenai kemajuan industrialisasi tersebut.

“Ini yang membuat pendapatan per kapita bisa meningkat secara signifikan sekaligus mengurangi ketimpangan,” ujarnya.