Menkes: vaksinasi berbayar individu untuk percepat Gotong Royong

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan latar belakang kebijakan vaksinasi berbayar bagi individu adalah demi mempercepat laju penyuntikan program Gotong Royong.

"Untuk memberikan latar belakang, pada Tanggal 26 Juni itu, ada rapat di Kemenko Perekonomian atas inisiatif dari KPC-PEN melihat bahwa vaksinasi Gotong Royong itu speed-nya sangat perlu ditingkatkan," katanya saat hadir secara virtual dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI dan dipantau dari Jakarta, Selasa.

Budi menyebutkan kecepatan penyuntikan vaksinasi Gotong Royong pada saat itu diperkirakan baru mencapai 10 ribu hingga 15 ribu per hari. "Dari target 1,5 juta, baru mencapai 300 ribu," katanya.

Dalam rapat tersebut, kata Budi, dikemukakan sejumlah strategi untuk mempercepat laju penyuntikan vaksinasi Gotong Royong, seperti perluasan layanan ke sejumlah rumah sakit di daerah, vaksinasi anak, vaksinasi ibu hamil dan menyusui, termasuk vaksinasi berbayar bagi individu.

Selanjutnya, kata Budi, sejumlah gagasan tersebut kembali dibahas dalam agenda Rapat Kabinet Terbatas pada 28 Juni 2021. Saat itu Menko Perekonomian Airlangga Hartato mengusulkan kepada KPC-PEN dan Kemenkes sehingga dilakukan akselerasi hingga dikeluarkan keputusan vaksinasi berbayar untuk individu.

"Vaksin Gotong Royong kami lihat harus lebih cepat karena swasta seharusnya lebih cepat gerakannya dari pemerintah untuk bisa mengakselerasi cakupan vaksinasi ini," kata Budi.

Ia menyebutkan, vaksinasi Gotong Royong tidak menggunakan APBN, tetapi menggunakan anggaran dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan swasta, sehingga tidak ada keterlibatan Kemenkes dan negara dari sisi anggaran.

Budi menegaskan bahwa vaksinasi Gotong Royong berbayar untuk individu merupakan pilihan yang bisa diambil masyarakat sebab masih ada akses ke program vaksinasi gratis yang dilaksanakan pemerintah.

Selain itu, kata Budi, vaksin yang digunakan dalam vaksinasi Gotong Royong individu ini hanya menggunakan vaksin Sinopharm dan CanSino sehingga tidak berbenturan dengan program vaksinasi pemerintah.

“Diskusinya waktu itu disampaikan bahwa karena ini biaya ditanggung oleh individu. Ini dapat meringankan beban APBN. Itu adalah landasan pemikiran pemerintah,” katanya.

#ingatpesanibu
#sudahdivaksintetap3m
#vaksinmelindungikitasemua