Suriah: Perundingan Palestina-Israel Untuk Kepentingan Obama

Teheran (ANTARA News/AFP) - Presiden Suriah Bashar al-Assad mengatakan, proses perundingan perdamaian langsung Palestina-Israel hanya dimaksudkan untuk meningkatkan dukungan bagi Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama di dalam negerinya.

"Tak ada perubahan dalam proses perundingan perdamaian Palestina yang hanya dimaksudkan untuk mengumpulkan dukungan bagi Obama di Amerika," katanya seperti dikutip situs kantor Presiden Iran, Mahmoud Ahmadinejad, Sabtu.

Pernyataan Presiden Assad itu terungkap dalam kunjungan resminya di Iran dan pertemuannya dengan Presiden Ahmadinejad.

Dalam pertemuan itu, Presiden Ahmadinejad juga mengeritik AS dan sekutunya, Israel.

Tanpa menjelaskan apakah ucapannya ditujukan pada proses perundingan Palestina-Israel yang dimediasi AS, Ahmadinejad menyebut Amerika di ambang kehancuran dan rezim Zionis terekspos.

Dia pun memuji "perlawanan" Presiden Bashar al-Assad terhadap musuh bebuyutan Iran itu.

Sebulan berjalan, proses perundingan damai langsung Palestina-Israel yang ditengahi AS itu terancam ambruk setelah Israel tak lagi memperpanjang moratorium sepuluh bulan pembangunan pemukiman baru warga Yahudi di atas tanah rakyat Palestina yang resmi berakhir Ahad lalu.

Presiden Ahmadinejad dan para pejabat Pemerintah Iran mengabaikan proses perundingan tersebut karena Teheran memang tak mengakui keberadaan Israel.

Pemerintahan Obama sendiri berupaya keras membangun hubungan bilateralnya dengan Suriah dan mendorong Damaskus untuk mengambil jarak dari Teheran.

Di tengah upaya itu, para pejabat senior AS, termasuk Menteri Pertahanan Robert Gates, justru menuding Iran dan Syria mempersenjatai kelompok Hizbullah di Lebanon dengan roket dan misil canggih.

Hizbullah dan Israel terlibat perang 34 hari pada 2006. Dalam perang itu, Lebanon kehilangan 1.200 orang warganya sedangkan di pihak Israel, jumlah korban tewas hanya 160 orang.

Berbeda dengan mayoritas korban di pihak Lebanon yang umumnya warga sipil, sebagian besar korban di pihak Israel adalah tentara.

Pemberitaan media Iran hari Sabtu menyebutkan bahwa agenda pertemuan Presiden Assad dan para pemimpin Iran akan diwarnai isu Lebanon, Irak dan Palestina.

Kunjungan ke Iran sendiri dilakukan Presiden Assad beberapa hari setelah mantan perdana menteri Irak Iyad Allawi mengatakan bahwa dia sudah meminta Syria membujuk Iran agar menjauhkan diri dari perjuangannya meraih kursi perdana menteri bersama Nuri al-Maliki paska-Pemilu Maret 2010.

Dalam satu konferensi pers di Damaskus hari Rabu, Allawi menuding Iran "mencampuri urusan dalam negeri Irak".

"Kami meminta para pemimpin yang punya hubungan baik dengan Iran agar meminta negara itu tidak mencampuri urusan Irak, dan kami membahas isu ini dengan Presiden Assad," kata Allawi.

Dalam kaitan ini, Allawi mengatakan, Presiden Assad berjanji mengupayakannya bagi kepentingan Irak dan stabilitas kawasan.

Dalam kunjungannya ke Iran itu, Presiden Assad dianugerahi medali penghargaan oleh Presiden Ahmadinejad.

"Syria terus mendapat ancaman para Zionis dan sekutunya. Ini menunjukkan peran Syria dalam memelihara keamanan di kawasan," kata Presiden Ahmadinejad dalam pidatonya yang disiarkan stasiun TV nasional.

Berakhirnya moratorium 10 bulan pembangunan permukiman baru warga Yahudi di atas tanah rakyat Palestina di wilayah pendudukan Tepi Barat itu membahayakan proses perundingan perdamaian.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas berulang kali mengatakan bahwa dia akan meninggalkan meja perundingan perdamaian langsung dengan Israel itu jika pembekuan pembangunan itu tidak dilanjutkan.

Presiden Obama telah meminta Tel Aviv agar melanjutkan pembekuan itu namun Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tidak berniat melanjutkan moratorium pembangunan permukiman tersebut.

Sebaliknya, Netanyahu --yang pemerintahnya didukung partai-partai pro-pembangunan permukiman-- hanya menawarkan pembatasan bangunan baru ketimbang perintah perpanjangan moratorium tersebut.

Sedikitnya 430 ribu orang warga Yahudi tinggal di lebih dari 100 pemukiman yang dibangun di wilayah Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

Menurut hukum internasional, ratusan permukiman yang dibangun di atas tanah rakyat Palestina Arab yang dirampas Israel pada Perang 1967 itu ilegal.

Namun Israel melanggar ketentuan hukum internasional itu. Pihak Palestina menegaskan pemukiman-pemukiman warga Yahudi menyulitkan mereka mewujudkan negara yang memiliki masa depan.

Persoalan permukiman dipandang Palestina sebagai salah satu penghambat utama proses pencapaian perdamaian apapun dengan Israel.

Ketika menanggapi masalah itu, Presiden Mahmoud Abbas pun telah mengultimatum Israel dengan meminta Tel Aviv memilih antara "perdamaian dan pembangunan permukiman baru".

Sikap tegas Palestina itu disampaikan Abbas dalam pidatonya di depan Sidang Umum PBB pekan lalu.

Pemimpin Palestina itu mengatakan pilihan tersebut harus diambil jika Tel Aviv menginginkan suksesnya perundingan internasional.

Abbas juga mengutuk apa yang disebutnya "mentalitas ekspansi dan dominasi" yang mengontrol kebijakan-kebijakan Israel.(*)
(Uu.R013/R009)